Penolakan Kenaikan Harga BBM Akibat Perbedaan Persepsi

SURABAYA (suarakawan.com) – Aksi penolakan rencana Pemerintah menaikkan harga BBM terjadi karena banyak pihak yang memandang dari sisi berbeda. Cara memandang tersebut ada benarnya. Namun, bila ditemukan tidak ada titik temunya.

Pendapat itu disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Mukhtasor M, dalam Pelatihan Energy Baru Terbarukan yang digelar Kadin Jatim dan PWI Jatim di Kantor Kadin Jatim, Kamis (22/03). “Semuanya bergantung dari isunya,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan energi kita memang kompleks. Karena itu, pendekatannya harus komprehensif. Pertama dari sisi minyak, kita mendapatkan kenyataan bahwa ketergantungan kepada minyak ini menyebabkan satu bahwa ketidakpastian karena harganya fluktuasi karena dipengaruhi oleh pasar internasional.

Kedua, produksi dalam negeri juga turun, sementara konsumsinya meningkat, sehingga minyak ini salah satu sumber energi yang memang dari sisi penggunaannya mudah, tapi dari sisi penyediaannya harganya mahal. “Karena mahal ini, kemudian kalau harganya seperti sekarang ini menyebabkan perlunya adanya subsidi,” ujarnya.

Persoalannya sekarang, lanjutnya, dilihat dari berbagai sisi. Isunya apakah subsidi energi ini dipandang tidak tepat, apakah dalam rangka untuk harga energi itu harga yang tunggal, tidak ada disparitas perbedaan di satu titik dengan tempat yang lain, atau karena penghematan atau faktor apa.

“Jadi kalau kita melihat sekarang, kenyataannya adalah pihak memandang dari masing-masing sisi dan masing-masing ada benarnya. Tetapi kalau dipertemukan tidak ketemu. Menurut saya, sebenarnya semuanya ada nilai benarnya. Karena itu, kalau kita melakukan harus dengan komprehensif,” tuturnya.

Dia memberi contoh, harga BBM bisa saja disesuaikan kalau dimaksukan supaya bertahap Indonesia memiliki harga yang tunggal. Yaitu, antara subsidi dengan tidak subsidi tidak jauh berbeda, sehingga bisa menurunkan pencurian, penyelundupan, penipuan dan lain-lain.

jika alasan subsidi untuk tepat sasaran ada cara lain yang harus dilakukan. Misalnya, mobil mewah itu atau yang tidak berhak menerima subsidi bisa saja akhir tahun pajaknya ditambahkan pajak sejumlah kira-kira subsidinya satu tahun. “Kalau mobil misalnya, dalam satu tahun rata-rata berapa liter. Dari berapa liter itu berapa uang subsidi yang harus dikembalikan dimasukkan ketika membayar STNK. Cara ini lebih sederhana,” paparnya.(Bng/jto)

Keterangan foto: Anggota DEN, Mukhtasor saat memberikan pemaparan pemanfaatan energi. (Bng)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Penolakan Kenaikan Harga BBM Akibat Perbedaan Persepsi"