Pemprov Kebobolan Garam Impor

Tidak ada komentar 7 views

SURABAYA (suarakawan.com) – Kebijakan Gubernur Jatim, Soekarwo yang memastikan garam impor tidak masuk ke Provinsi Jawa Timur hanya omong kosong. Lantaran garam impor telah masuk ke Jatim sebanyak 51 ribu ton. Namun masuknya garam impor ke Jatim tidak dipermasalahkan oleh Komisi B DPRD Jatim, selaku pengontrol kebijakan publik meskipun telah memanggil importir garam

Komisi B terkesan melindungi para importir garam, meskipun garam impor akan merugikan petani garam di Jatim khususnya di Madura.

“Yang perlu dilindungi adalah petani garam Madura. Selain itu, proses impor garam harus terus diawasi, sehingga tidak melebihi kuota kebutuhan di Jatim,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Anna Luthfi usai memanggil importir garam, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (22/02).

Sikap Komisi B tersebut tak sebanding dengan sikap sebelumnya, dan kebijakan gubernur yang secara tegas menolak garam impor masuk ke Jatim.

Ketua Karang Taruna Jatim tersebut menyebut kebutuhan garam di Jatim hanya 20 ribu ton, sementara sisanya dari 51 ribu ton didistribusikan ke provinsi lainnya.

Tim pengawas dari pemprov juga diduga lemah dalam pengawasannya. Anna menginginkan adanya penyempurnaan pergub yang dibuat gubernur, sehingga tim pengawas dapat memaksimalkan pengawas. “Kita harapkan proses impor tidak mengganggu garam lokal,” tegasnya. (aca/jto)

 

keterangan Foto : Komisi B hearing dengan pengusaha garam di Jatim di DPRD Jatim. (aca)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Pemprov Kebobolan Garam Impor"