Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Pemprov Jatim Dukung Lembaga Keuangan Mikro Syariah

22 Dec 2015 // 20:37 // EKONOMI, UMKM

Wonocolo-20151222-03996

SURABAYA (suarakawan.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mendukung didirikannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Terlebih lembaga ini didirikan untuk membantu permodalan usaha kecil menengah (UKM) dan industri skala kecil menengah (IKM).

“Lembaga ini memberi akses permodalan berbasis syariah. Pasti kita dukung,” kata Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf di sela Grand Launching Buku Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah di Hotel Shangri La, Surabaya, Selasa (22/12).

Melalui sistem ini, nasabah pelaku UKM dan IKM yang mendapat bantuan pinjaman modal tidak dikenakan biaya administrasi, bunga, asuransi, dan bagi  hasil. “Itu nanti semuanya ditanggung oleh Badan Amil Zakat,” tandasnya.

Menurutnya, ada satu kota di Jatim yang sejak beberapa tahun terakhir telah intens menjalankan sistem permodalan berbasis syariah seperti ini, yaitu Kota Mojokerto. Apa yang dilakukan Kota Mojokerto, diharapkan bisa dilakukan di daerah-daerah lain di Jatim.

“Intinya adalah keadilan. Pelayanan permodalan berbasis syariah ini memberi keadilan kepada nasabah. Secara hukum Islam sudah clear, wakaf terhadap perputaran bisnis itu diperbolehkan. Secara mikro pun hasilnya juga sangat dirasakan masyarakat,” tukasnya.

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, membenarkan telah melakukan pembinaan kepada warganya agar melakukan usaha sistem syariah sejak tahun 2012. Manajemen keuangannya bersumber dari zakat, infaq dan sodakoh yang semuanya dikelola oleh Badan Amil Zakat. “Dari situlah bantuan permodalan dikucurkan kepada para warganya. Badan amil zakat yang bayar bunganya,” paparnya.

Melalui sistem permodalan seperti ini, lama-lama, nasabahnya yang telah memperoleh keuntungan, kemudian diwajibkan berinfaq ke badan amil zakat, begitu seterusnya sehingga keuangan terus mengalami perputaran.

“Awalnya kita dulu memberikan pinjaman senilai Rp 10 juta hingga Rp 20 juta yang diangsur selama 15 bulan. Kini kita sudah berani memberi pinjaman permodalan senilai Rp 20 juta hingga Rp 50 juta yang bisa diangsur selama 36 bulan,” tuturnya.

Dipastikan Mas’ud, melalui perputaran keuangan berbasis syariah seperti inilah Kota Mojokerto kini mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen. “Tentu semua perangkatnya terlebih dahulu telah kita siapkan melalui Perda,” ujar Mas’ud. (Bng/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini