Pemkot Lambat Tertibkan Supermarket Bodong

erik r tahalele

SURABAYA (suarakawan.com) – Setelah sebulan lalu Pemkot Surabaya melakukan penertiban terhadap 3 supermarket Bodong atau tanpa ijin, kini tak ada lagi kabar soal penertiban supermarket bodong yang lain sehingga Pemkot terkesan Lembek alias lambat.

“Jumlah minimarket tak berijin di Surabaya mencapai ratusan, sejak pendataan pertama pada 12 September 2008, posisi minimarket di Surabaya ada sekitar 219 minimarket. Kemudian pada tahun 2010, jumlahnya mencapai 250 minimarket” ujar Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Erick Reginal Tahalele ditemui DPRD Surabaya, Kamis, (04/08).

Dari jumlah tersebut, lanjut Erick, tercatat pada tahun 2010 memiliki SIUP hanya sekitar 119 minimarket.Sementara ada 80 minimarket yang sudah memegang UU Gangguan (Hinder Ordonantie).

“Berarti dari 250 Minimarket, yang sanggup menunjukkan surat tersebut hanya 199, sekitar 60 lebih, bahkan dipastikan bodong alias tidak punya apa-apa” imbuh Erick

“Pada Februari 2011, Alfamidi ada 30 tidak punya SIUP tapi ada HO sekitar 12, Indomaret 159, lengkap 57 yang berijin. Alfa dari 141 yang punya izin hanya 13. Alfa Express 14 hanya 2 yang punya izin. Circle K dari 10, hanya 8 yang ber HO, SIUP yang tidak punya sama sekali.”terang pria kelahiran 28 Agustus 1962

Dari data 397 minimarket, yang bermasalah ada 116. Peringatan sudah dikirim 3 kali. Peringatan pertama pada 8 Maret 2011, kemudian peringatan kedua dikirimkan pada bulan April 2011. dan Mei 2011 adalah peringatan terakhir. Erick menambahkan pada tanggal 12 Juni 2011 merupakan peringatan terakhir yg seharusnya dilakukan eksekusi.

“Kami tidak ingin menutup usaha di Surabaya, karena keberadaan minimarket tentu mendukung perekonomian di Surabaya. Hanya saja, investor waralaba jangan sampai menyepelehkan hal yang benar.

Di satu pihak, lanjut Erick, pembangunan minimarket yang tidak berijin ini sudah menyalahi aturan jarak 300 meter. Erick menambahkan kalau dilihat sekarang, banyak minimarket sudah saling berdekatan, bahkan berhadap-hadapan,lantas jika sudah menyalahi aturan.

“Faktanya, ada 2 sampai 3 minimarket yang menyalahi aturan jarak 300 meter itu, Padahal regulasi itu sudah ditetapkan sebagai perda dan perwali. Kalau sudah begini, siapa yang dipertahankan. Langkah penindakan ini tentu rawan kolusi” ujarnya

Terkait langkah yang dilakukan Komisi A ia mengatakan Erick mengaku penyelesaian Minimarket ini akan terus tindak lanjut dan tidak dapat berhenti dan membawa kasus minimarket Bodong ini kepada ketua Komisi. Pemerintah Pemkot, tegas Erick harus melakukan langkah konkrit terhadap masalah ini. (aca/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *