Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Pemerintah Pusat Didesak Batalkan Pajak 10 Persen Petani Tebu

18 Jul 2017 // 12:25 // EKONOMI, HEADLINE

_5147572910

SURABAYA (suarakawan.com) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat meninjau kembali atau menolak dan membatalkan rencana aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk petani tebu, sebagai salah satu solusi menutup defisit Anggaran Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun ditemui di DPRD Jatim, Selasa (18/7) mengatakan langkah pungutan pajak 10 persen ke petani tebu saat ini kurang tepat dan pihaknya tidak setuju aturan tersebut diberlakukan. Pasalnya posisi tebu petani yang dijadikan gula lokal saat ini tidak bisa bersaing dengan gula impor yang saat ini selain digunakan untuk kebutuhan perusahaan makan minuman juga konsumsi masyarakat. Sementara untuk gula masyarakat hanya terserap 15 persen.

“Jujur saat ini petani tebu menangis karena tebu yang digiling di sejulah PTPN tidak mampu terserap di masyarakat. Sesuai data yang ada hanya sebesar 15 persen saja. Sedang 85 persen dikuasai gula impor. Nah, sekarang akan dibebani 10 persen, tentu saja sangat berat bagi mereka dan ini akan membuat pabrik gula milik PTPN akan gulung tikar alias tutup karena petani tak lagi tanam tebu,”tegas Agus Maimun politisi asal Fraksi Pan Jatim.

Agus Maiumun yang juga Ketua Fraksi PAN Jatim ini, menyarankan ke Pemerintah pusat melindungi para petani tebu, bukan sebaliknya. Diantaranya dengan melakukan revitalisasi di sejumlah pabrik gula milik PTPN. Dengan begitu gula petani dapat bersaing dengan gula impor yang kini membanjiri pasar lokal.

Sebelumnya, Gubernur Jatim dengan tegas menolak pajak 10 persen yang dikenakan ke petani tebu oleh pemerintah pusat. Pasalnya, saat ini kehidupan mereka cukup tertekan akibat gula yang dihasilkannya tidak dapat bersaing dengan gula impor. Sebaliknya. Mereka ini harus mendapatkan kucuran dana melalui kredit UMKM dengan bunga yang kecil sehingga daya belinya meningkat.

Ia mencontohkan bunga kredit perbankan sulit dijangkau UMKM karena masih diatas 10% yakni kisaran 14-15% sehingga UMKM pasti kalah efisien dengan pabrik besar yang berdampak cost produksinya mahal.

“Idealnya bunga bank itu dikisaran 4-5% sehingga bank bisa beri kredit dengan bunga dibawah 10%. Kalau sekarang khan berlaku liberalisasi sehingga UMKM pasti kalah efisien dan pabrik besar sehingga cost produksinya tinggi,” dalih Pakde Karwo.

Kebijakan bunga bank murah juga harus diikuti dengan gerakan nasional supaya masyarakat membeli produk buatan dalam negeri. Tujuannya, supaya UMKM dan pabrik-pabrik di dalam negeri bisa terus berproduksi sehingga bisa menyerap lapangan kerja.(aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini