Pemerintah Kembali Bahas Penanganan Lumpur Lapindo

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta (25/4) membahas  penanganan luapan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam pengantarnya sebelum rapat, Presiden mengatakan pemerintah harus memikirkan penyelesaian luapan lumpur di Sidoarjo secara jangka menengah dan jangka panjang.

Wilayah yang terkena luapan lumpur itu, menurut Presiden, seharusnya dapat diberdayakan untuk kegiatan seperti wisata lokal, penelitian, atau pun aktivitas lainnya.

“Pekerjaan lain yang juga kita lakukan sesungguhnya adalah mengembangkan sebetulnya wilayah itu yang terkena dampak dari luapan lumpur Sidoarjo itu, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan lainnya,” ujarnya.

Selama ini, menurut Presiden, pemerintah dalam menangani luapan lumpur di Sidoarjo melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) telah menempuh beberapa kebijakan guna mengatasi luapan lumpur, sekaligus mencegah terjadinya luapan lumpur baru yang pasti memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, pemerintah juga telah mengusahakan ganti rugi dan kewajiban finansial lain kepada warga Sidoarjo yang menjadi korban luapan lumpur melalui mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.

“Ketiga, adalah memastikan bahwa infrastruktur di sekitar daerah luapan lumpur itu bisa berfungsi kembali, sehingga tidak menggangu kegiatan ekonomi lokal, Sidoarjo khususnya, dan Jawa Timur pada umumnya,” tutur Presiden.

Presiden pun menegaskan dalam pengantarnya bahwa penanganan luapan lumpur di Sidoarjo tidak boleh merugikan masyarakat.

Selain membahas Lumpur Lapindo, rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan yang dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar itu, juga membahas masalah Tenaga Keja Indonesia (TKI).

Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah harus serius mengevaluasi perlindungan yang diberikan oleh negara-negara yang menerima TKI, sehingga Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri itu mendapatkan penerimaan serta pelayanan yang terbaik.

Menurut Presiden, memang ada negara yang menerima TKI secara baik, namun ia juga menilai beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang memperlakukan TKI di luar kepatutan.

“Ada negara yang sangat bagus dalam memberikan perlindungan, pelayanan, katakanlah pemberian intensif atau sisi-sisi finansial kepada tenaga kerja kita, contohnya Brunei Darussalam. Tapi juga ada satu, dua, negara di Timur Tengah yang menurut pengamatan kita memang jauh di bawah kepatutan,” tuturnya.

Presiden menegaskan perlakuan tidak layak kepada TKI di luar negeri itu tidak boleh terus dibiarkan, dan karena itu harus diupayakan penataan pengiriman TKI ke luar negeri secara menyeluruh mulai dari dalam negeri hingga negara penerima di luar negeri.

“Ini tidak boleh dibiarkan terus, harus ada upaya penataan menyeluruh untuk memastikan TKI kita dimana pun mereka bekerja mendapatkan perlindungan, perlakuan, pelayanan, dan pemberian hak-hak terbaik,” katanya, menegaskan.

Selain itu, rapat kabinet terbatas dimulai pukul 10.00 WIB, itu juga mendengarkan laporan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (ant/ara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *