Pemerintah Didesak Validitas Data Serapan Garam

SURABAYA (suarakawan.com) – Menjelang penerbitan surat ijin impor garam, pemerintah harus mempunyai data yang valid terkait serapan dan stok garam, sehingga dapat diketahui, apakah perlu impor atau tidak.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Arief Hari Setiawan, merasa kaget dengan ijin impor yang kadaluarsa. Selama ini Jatim mampu memproduksi garam dengan kapasitas banyak dan mampu mencukupi kebutuhan.

“Seharusnya garam impor tidak boleh masuk ke jawa timur, melalui Surabaya. Lantaran Gubernur Jatim, Soekarwo, melarang adanya impor garam,” tegasnya

Selama ini sering terjadi manipulasi data serapan garam. Stok garam di gudang dengan data seolah-olah terserap semua di masyarakat, sehingga dibuat landasan untuk impor garam. Padahal di gudang ribuan ton garam yang menumpuk.

”Kita berharap pemerintah mempunyai data yang valid terkait serapan dan stok garam, sehingga dapat diketahui, apakah perlu impor atau tidak,” paparnya. (aca/jto)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Pemerintah Didesak Validitas Data Serapan Garam"