Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Pemerintah Bakal Kejar Konglomerat Tak Taat Pajak

17 Feb 2017 // 12:42 // EKONOMI, HEADLINE

sri

JAKARTA (suarakawan.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak yang salah satunya ditunjukkan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Ya, ada saja (konglomerat, red.) yang tidak punya NPWP. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang dilakukan? Ya kami kejar aja,” katanya saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Menkeu ketika menjawab pertanyaan salah satu peserta kuliah umum yang berlangsung di Gedung Prof Soedarto Undip itu mengenai apakah ada konglomerat di Indonesia yang belum memiliki NPWP.

Perempuan kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962, itu mengatakan mereka yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), tetapi kemudian memilih untuk tidak menjadi WNI bisa saja mereka keluar dari Indonesia.

“Namun, selama dia adalah WNI dan he make money here. Dia membikin usaha, dan dari usahanya itu mendapatkan pendapatannya dari Republik Indonesia maka dia merupakan subjek dan objek pajak,” tegas Ani, sapaan akrabnya.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dilakukan pemerintah melalui program “tax amnesty” yang tinggal satu setengah bulan lagi.

Fasilitas pengampunan pajak akan berlaku hingga 31 Maret 2017 yang berlaku bagi siapapun WNI, tak terkecuali bagi pejabat negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, kata dia, memang menyebutkan yang belum memiliki NPWP diperbolehkan mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP dan tahap pertama sudah berjalan.

“Untuk tahap pertama, kami dapat hampir 40 ribu orang yang tidak punya NPWP. Kadang-kadang, harta yang di-disclose ternyata cukup besar. Makanya, Indonesia sebenarnya punya banyak potensi,” pungkasnya. (ant/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda






  • Terkini