Pembagian hasil 85:15 tidak Ada Landasan Ekonomi dan Hukumnya

JAKARTA (suarakawan.com) – Banyak pemerintah daerah yang minta pembagian hasil yang sama-sama besar atas Pendapatan pemerintah pusat dari sumber daya alam yang diambil dari daerahnya. Saat ini pembagian hasil tersebut dinilai tidak adil

“Pembagian bagi hasil pusat dan daerah tertuang dalam UU perimbangan pusat dan daerah terkait pembagian hasil dari peneriamaan bukan pajak yaitu 85 persen dan 15 persen. Saya sepakat ini tidak adil”ujar pengamat perminyakan. Kurtubi dalam diskusi publik Muhamidayah bertema”Kebijakan Perminyakan Nasional Menguntungkan Siapa?,” Di kantor PP Muhamadiyah, beberapa saat yang lalu Kamis (01/02)

Menurut Kurtubi dalam memperjuangkan persoalan ini, beberapa daerah melakukan judical Review ke Mahkamah Konstitusi diantarang pemerintah daerah Kalimantan Timur.

“Pembagian 85 dan 15 gak ada argumentasi ekonomi maupun hukumnya,” terangnya

Lebih jauh proporsi pembagian 85:15 menurut Kurtubi hanya copy paste dari perjanjian kontrak antara Indonesia dan kontraktor asing dan ini copt paste saja. Ini uu harus dicabut

“Menurut saya, yang adil adalah 50:50 jadi untuk daerah 15 menjadi 50 ini akan mendorong daerah makmur,” demikian Kurtubi.(pra/jto)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Pembagian hasil 85:15 tidak Ada Landasan Ekonomi dan Hukumnya"