Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Partainya Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi, Begini Reaksi Rhoma Irama

23 Oct 2017 // 21:32 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

rhoma-irama-terpilihlagi_20170325_105458

JAKARTA (suarakawan.com) – Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama merasa Komisi Pemilihan Umum (KPU)tidak berlaku adil terhadap partainya dalam proses pendaftaran partai politik. Ini disampaikan oleh Rhoma saat mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai partainya dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2019.

“Pemilu itu harus jujur dan adil. Jadi perlakukanlah kami secara adil,” kata Rhoma, Senin (23/10).

Rhoma mengatakan Partai Idaman beberapa kali kesulitan dalam mengisi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Padahal, dia mengklaim Sipol sering mengalami kendala teknis sehingga partainya mengalami kesulitan. Namun hal ini tidak ditoleransi oleh KPU.

Di sisi lain, kata dia, setelah Sipol dibuka KPU kepada publik, dapat dilihat ada beberapa partai yang mengosongkan formulir Sipol namun tetap dianggap lengkap oleh KPU.

Sebelumnya, KPU menyatakan Partai Idaman sebagai salah satu partai yang dinyatakan tidak lengkap dokumen persyaratannya sehingga tidak bisa dilakukan penelitian administrasi.

Dari 27 partai politik yang mendaftar ke KPU, ada 13 partai yang dinilai tidak bisa dilakukan penelitian administrasi karena dokumen tidak lengkap.(

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini