Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Partai Hanura Resmi Pecat Miryam

13 Nov 2017 // 15:59 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

591bf35557394-miryam-s-haryani-kembali-diperiksa-kpk-soal-e-ktp_663_382

JAKARTA (suarakawan.com) – Majelis Partai Hanura memecat Miryam S. Haryani, terdakwa kasus keterangan palsu dalam kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonisnya lima tahun penjara.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan telah memberikan peringatan keras terhadap anggota DPR RI itu.

“(Telah) diberhentikan,” kata Oesman ditemui di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 13 November 2017.

Pemberhentian terhadap status Miryam itu berlaku per hari ini. Oesman menuturkan posisi Miryam sebagai anggota DPR pun akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Namun, Oesman belum menyebut kapan dan siapa yang akan menggantikan Miryam.

“PAW-nya akan dilaksanakan. Ya (segera) kepada fraksi (Hanura),” kata dia.

Miryam divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Miryam secara sah dan menyakinkan memberikan keterangan palsu pada persidangan perkara korupsi KTP-el.

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar,” kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/11).

Miryam dinilai dengan sengaja memberikan keterangan palsu saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP-el. Salah satunya ialah soal penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Ia juga dinilai dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Tak hanya itu, majelis hakim menemukan adanya keterangan yang berbeda disampaikan oleh penyidik dan Miryam soal adanya tekanan saat pemeriksaan sebagai saksi di KPK.

Majelis hakim menyebut, dari empat video rekaman yang diajukan sebagai alat bukti elektronik, tak ditemukan adanya tekanan terhadap Miryam selama pemeriksaan. Hal itu diperkuat dengan analisis tim psikologi forensik dan asosiasi forensik.

Karena itu, majelis hakim menyimpulkan keterangan Miryam yang merasa ditekan oleh penyidik selama pemeriksaan merupakan pernyataan yang tidak benar. “(Pernyataan Miryam) bertentangan dengan fakta, saksi dan alat bukti lain,” ucap dia.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terkait putusan itu, Miryam mengaku akan memikirkan kesempatan banding yang diberikan majelis hakim. Ia akan memutuskan hal itu selama tujuh hari ke depan.

“Saya pikir-pikir,” ujar Miryam. (mtv/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini