Partai Demokrat Jatim Minta WW Cabut Surat Pernyataan Anggota Dewan

Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya, Junaedi

SURABAYA (suarakawan.com) – Partai Demokrat Jatim meminta kepada Wisnu Wardhana untuk segera mencabut surat pernyataan baru yang dikeluarkan Ketua DPRD Surabaya, yaitu mewajibkan anggota dewan menandatangani surat pernyataan dalam mengikuti setiap kegiatan tak menimbulkan pro dan kontra dilingkungan DPRD Surabaya.

“Penyampaian pernyataan instruksi ini disampaikan langsung oleh Dewan Perwakilan Partai Demokrat ke DPC Demokrat melalui instruksi secara lisan dan tertulis,” katanya Sekretaris DPC PD Kota Surabaya, Junaedi saat ditemui di DPRD Kota Surabaya, Jumat (15/07)

Dikatakannya untuk menindak lanjutin FPD DPRD Surabaya segera menggelar rapat fraksi. Sekaligus untuk membahas tindak lanju dari angota FPD sendiri yang sudah terlanjur menandatangi surat pernyataan seperti permintaan Wishnu Wardana yang juga merupakan kader PD. Dari 16 anggota FPD DPRD Surabaya hanya tiga orang yang tidak melakukan penandatangan. Yakni, Rusli Yusuf, Juanedi dan Mochammad Machmud.

Terkait sikap PD terhadap kadernya yang sudah melakukan penandatanganan ia menyatakan, mengenai sikapnya yang tak mau menandatangani surat pernyataan sudah disampaikan ke partai melalui Plt Ketua DPC PD Kota Surabaya, Gondo Radityo Gambiro. Pada intinya, semuanya tergantung dari sikap masing-masing kader.

“Himbauan dari PD surat pernyataan dicabut. Ada yang mbalelo (membangkak), akan kita laporkan. Tapi nanti akan rapatkan dalam fraksi dulu,” tegasnya.

Ia menyatakan, tanpa adanya penandatanganan surat pernyataan sekalipun, setiap aggota dewan wajib mempertanggung jawabkan atas semua tindakan yang dilakukan. Sebab saat pertama kali menjabat sebagai wakil rakyat, masing-masing anggota DPRD diangkat sumpahnya. “Tapi tidak bisa dibubuhi tanda tangan, itu pemaksaan,” ujarnya. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Partai Demokrat Jatim Minta WW Cabut Surat Pernyataan Anggota Dewan"