Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Pakde Karwo Dukung KPK Tuntaskan Kasus Korupsi di Jatim

11 Aug 2017 // 20:06 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

IMG-20170811-WA0000

SURABAYA (suarakawan.com) Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus-kasus tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur yang melibatkan sejumlah kepala daerah, pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah serta anggota legislatif, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Bahkan orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim itu berharap kasus korupsi seperti gunung es di Jatim segera tuntas sehingga tercipta clean governounce (pemerintahan yang bersih). “Saya dukung biar kasus korupsi seperti gunung es selesai sehingga jadi clean governouce,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Jumat (11/8) sore.

Kendati demikian, Pakde Karwo mengaku kurang sepakat jika Jatim dikatakan sebagai provinsi yang terbanyak kasus dugaan korupsinya. “Bukan Jatim yang terbanyak, tapi daerah lain belum ada pintu masuk sehingga belum terungkap,” ujar Pakde Karwo yang juga pernah menjabat Sekdaprov Jatim.

Dijelaskan Soekarwo, upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja fokusnya pada pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. “Yang penting rakyat tidak dipungli saat membutuhkan layanan publik. Imbasnya, praktek pungli beralih antara pejabat dengan DPRD karena PTSP juga belum ada,” ungkapnya.

Diakui Pakde Karwo, problem moralitas ini sulit untuk diukur atau diminimalisir dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Sebab perilaku itu tak bisa disistematikan. “Makanya kita sekarang mulai menggunakan New e-budgeting sehingga perencanaan beserta rincian anggaran harus dimasukkan sejak pembahasan KUA PPAS sehingga praktek korupsi dan pungli bisa diminimalisir,” bebernya.

Diantara solusi untuk memperbaiki perilaku dan moralitas pejabat, kata Pakde Karwo yakni melalui remunerasi gaji pegawai dan anggota DPRD. “Kita juga harus rasional dengan kebutuhan hidup dan tingkat kesejahteraan, meskipun tidak selalu signifikan dengan moralitas,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bersama, sejak Ramadhan lalu KPK aktif melakukan pengusutan hingga operasi tangkap tangan (OTT) di Jatim. Hasilnya, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov dan pimpinan Komisi B DPRD Jatim terjaring OTT.

Kemudian berlanjut ke Kota Mojokerto dengan menangkap ketua DPRD Kab Mojokerto dan kepala OPD Pemkab Mojokerto. Selanjutnya, penangkapan Kajari Pamekasan, kepala Inspektorat hingga Bupati Pameksan, dan terbaru penangkapan ketua DPRD Kota Malang. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini