Menkum HAM: Ormas Yang menggangu Wajib Diproses Hukum

JAKARTA (suarakawan.com) – Organisasi masyarakat manapun manakala melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum wajib diproses secara hukum

Demikian disampaikan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Amir Syamsudin Kepada wartawan, di gedung DPR, Kamis (16/02)

“Dan saya tahu polisi sudah melakukan penegakan hukum, hanya tidak terpublikasi,” ujarnya

Sementara itu terkait pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh aparat terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh FPI, Amir mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya penindakan

“Ormas FPI mengadukan bahwa dia dihalang-halangi(kasus palangkaraya) dan itu yang dipublikasikan dan diketahui oleh publik padahal sebelumnya sudah dilakukan proses kepada ormas yang sama tapi tidak terpublis,” terangnya

“FPI ‘kan berencana buka cabang di Palangkaraya tapi masyarakat menolaknya? Alangkan baiknya kita menghormati keputusan masyarakat, hindari hal-hal yang menimbulkan benturan,” demikian Amir Syamsudin.(pra/jto)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Menkum HAM: Ormas Yang menggangu Wajib Diproses Hukum"