Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

NPHD Pilgub Jatim 2018 Akhirnya Diteken

30 Aug 2017 // 19:18 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

kpu

SURABAYA (suarakawan.com) – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sempat tertunda akhirnya telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim dan pemerintah provinsi Jatim. Dimana kesepakatan ini telah dilakukan di kantor KPU Jatim, Rabu (30/8).

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito di KPU Jatim mengatakan setelah diteken, KPU Jatim berharap anggaran Pilgub Jatim segera  dicairkan, sehingga tahapan Pilgub Jatim 2018 secara resmi sudah bisa dimulai.

“Kesepakatan kita sudah selesai, melalui diskusi panjang sudah bisa dilakukan (penandatanganan). Pak Anom ada delegasi gubernur silahkan dilakukan,” ujarnya.

Dia mengatakan, molornya penandatanganan NPHD itu lantaran ada beberapa persepsi yang tidak sama antara KPU Jatim dan Pemprov Jatim. Akan tetapi, kata Eko, setelah dirinya berkonsultasi dengan KPU pusat, masalah tersebut sudah bisa diselesaikan.

“Pada prinsipnya  kemarin setelah diskusi dan Pemprov menjamin tidak ada persoalan ya ada pak Anom yang teken karena mendapat mandat dari Gubernur Jatim dan itu tidak masalah,” tambahnya.                    

Menurut dia, selama ini KPU Jatim hanya melakukan tahapan Pilkada yang sifatnya non teknis dan tidak memerlukan biaya. Diharapkan, setelah anggaran cair, maka tahapan teknis seperti pengadaan dan perekrutan petugas KPPS serta PPK bisa dilakukan.”Saya kira selanjutnya harus me nindak lanjuti permintaan pencairan. Ketika anggaran turun proses agenda dijalankan,” katanya.   

Eko menambahkan, total anggaran untuk Pilgub Jatim 2018 mencapai Rp 817 miliar. Menurut dia, dana Rp 817 miliar tersebut dipergunakan untuk honor personil adhoc sebesar 50%. Personil adhoc antara lain petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) hingga KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara). Jumlah itu memang sudah berkurang karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya sharing dengan Kabupaten/Kota.

“Untuk anggaran Pilgub Jatim standartnya biaya dengan PPK dan PPS kita tanggung. Ada juga biaya sharing seperti distribusi logistik. Kita biayai PPDB,” katanya.                          

Selain KPU Jatim, hibah dari Pemprov juga diterima oleh Bawaslu Jatim sebesar Rp 163 miliar. Total hibah yang dianggarkan Pemprov Jatim untuk Pilgub 2018 mencapai Rp 1,1 triliun.

“Kalau pada tahun ini cair Rp 181 miliar, sisanya tahun depan,” ujar Anom Surahno Kepala Biro Pemerintahan Jatim. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini