Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Nasabah Wajib Lapor Saldo Dinilai Bisa Picu Rush Money

12 Jun 2017 // 21:57 // EKONOMI, HEADLINE

rupiah

JAKARTA (suarakawan.com) – Walaupun PMK No 70 Tahun 2017 tentang wajib lapor saldo rekening nasabah telah direvisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar, implementasi peraturan itu dinilai tetap berisiko memicu terjadinya rush money dan tsunami ekonomi.

Wakil Ketua ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) Ali Lubis mengatakan dengan adanya peraturan tersebut, akan sangat berisiko sekali terjadinya rush money atau penarikan uang secara massif, khususnya bagi pemilik rekening yang jumlah saldo uangnya diatas Rp1 miliar.

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan dalam keterangan persnya tanggal 7 Juni 2017, pemilik rekening dengan jumlah saldo diatas Rp1 miliar keatas ada sekitar 496.000 rekening atau 0,25 % dari keseluruhan rekening pada perbankan saat ini.

“Apabila mereka melakukan rush money atau pengambilan uang secara masif demi terhindar dari masalah perpajakan maka akan berdampak fatal dan akan berpotensi terjadi tsunami ekonomi terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional,” papar Ali.

Terlebih lagi, apabila Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berdasarkan Pasal 31, 32 dan 33 PMK No. 70 Tahun 2017 akan diberikan SANKSI seandainya kewajiban untuk menyampaikan laporan dan kewajiban memberikan informasi atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 17 tidak dipenuhi.

Melihat risiko tersebut, menurut Ali, sudah sepatutnya Menteri Keuangan merevisi kembali PMK No. 70 Tahun 2017 tersebut, demi menghindari resiko terjadinya rush money yang akan menyebabkan tsunami ekonomi dan mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Pembatalan peraturan tersebut, dia menambahkan tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan di tingkat internasional yaitu Automatic Exchange of Information (AEol) yang telah diikuti beberapa negara, termasuk Indonesia.(hud1/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda






  • Terkini