Musyafak Tuding Absensi Fingger Print Ilegal

Tidak ada komentar 5 views

Musyafak Rouf

SURABAYA (suarakawan.com) – Setelah mengeluarkan keputusan absensi melalui fingerprint, beberapa anggota Dewan menilai keputusan tersebut hanya sepihak karena pihak Badan Musyawarah (Banmus) belum mengeluarkan masalah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf saat ditemui di DPRD Surabaya, Jumat (22/07) mengatakan ada beberapa keputusan yang dihasilkan melalui rapat paripurna dan keputusan dari hasil rapat pimpinan. Sementara Badan Musyarawah (Banmus) itu tak menghasilkan keputusan tapi hanya sebatas mengeluarkan saran dan mengagendakan rapat untuk paripurna.

Menurut Musyafak Rouf, masalah fingerprint bukanlah berupa keputusan DPRD Surabaya, tetapi merupakan keputusan individu. Apalagi dikatakan jika masalah fingerprint sudah dibawa ke Banmus DPRD Surabaya dan sudah disetujui.

“Di Banmus ada 21 anggota DPRD dan itu tak bisa menghasilkan keputusan apapun, melainkan hanya mengeluarkan saran dan mengagendakan sesuatu untuk dibawa ke paripurna. Jadi kalau ada yang mengatakan masalah pemberlakuan absensi melalui fingerprint, sudah diputuskan Banmus, itu tidak benar. Karena itu merupakan keputusan pribadi, jadi saya tak perlu melakukan fingerprint,” tegasnya.

Ia menambahkan  fingerprint itu juga belum dibawa ke rapat paripurna atau rapat pimpinan dewan. Itu hanya dibawa ke Banmus yang merupakan rapat gabungan atau rapat utusan fraksi, jadi belum final. Masalah absensi yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Surabaya hanya sebatas keaktifan dalam mengikuti rapat, bukan jam kehadiran. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Musyafak Tuding Absensi Fingger Print Ilegal"