Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

MUI Kritik MK Terkait Penghayat Kepercayaan

15 Nov 2017 // 18:23 // HEADLINE, KERAGAMAN

mui

JAKARTA (suarakawan.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin, mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghayat kepercayaan yang masuk dalam kolom agama. Ma’ruf mengatakan putusan MK itu bisa menimbulkan persoalan.

Alasannya adalah masalah kepercayaan bukan saja mengenai hukum. Tetapi juga merupakan kesepakatan politik.

“Kesepakatan politiknya sudah ada. Dia bukan agama. Oleh karena itu, dia ditempatkan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bukan di Departemen Agama,” kata Ma’ruf, usai menjadi pembicara di UKP Pancasila, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (15/11).

Menurut Rais Am PBNU itu, identitas yang ada di KTP adalah agama (enam agama yang diakui). Sementara penganut kepercayaan, cukup dimasukkan ke dalam database, bukan ditampilkan sebagai identitas di KTP karena bukan agama.

Menurutnya, pemahaman itu sudah menjadi kesepakatan politik bahwa agama ada di kolom KTP, sementara penganut kepercayaan tidak.

“Ini kan kesepakatan politik. Negara ini kan isinya kesepakatan politik. Kalau enggak ada kesepakatan politik, enggak ada NKRI. NKRI itu kesepakatan politik, Pancasila itu kesepakatan politik,” tegas Ma’ruf.

Kata Ma’ruf, akibat putusan MK ini, gejolak di tengah-tengah masyarakat kini sudah terjadi. Gejolak itu muncul, karena menurutnya, MK tidak memperhatikan keputusan politik itu melainkan hanya berdasarkan perundang-undangan saja.

“Karena sudah ada kesepakatan politik, dan dituangkan dalam UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sekarang MK membuat keputusan yang lain, hanya semata-mata berpegang pada prinsip perundang-undangan tanpa dia memperhatikan kesepakatan politik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu mengandung masalah,” katanya.(viv/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini