Migrant Insitute Tuntut Pemerintah Optimalkan Perlindungan TKI

TKI demo (dok)

SURABAYA (suarakawan.com) – UU No.39/2004 yang muatannya lebih menitik beratkan pada masalah penempatan (daripada mekanisme perlindungan) sungguh menjadi bukti sikap acuh pemerintah terhadap keselamatan nyawa warganya terutama para TKI.

Buntutnya, kasus pemancungan Ruyati binti Satubi (TKW asal Bekasi) di Arab Saudi yang hingga kini tak jelas kapan jenazahnya bisa dibawa pulang ke kampung halaman menjadi episode terburuk sejarah penempatan TKI.

“Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum terbaik bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan mendasar. Khususnya terhadap segala aspek perlindungan TKI mulai dari pra penempatan yang masih diwarnai tindak penipuan, penyiksaan dan ekploitasi lain sampai dengan masa penempatan yang masih diliputi ancaman fisik, pikiran hingga nyawa,” kata Suprapti Husein dalam saat diwawancarai suarakawan.com usai melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jum’at pagi (01/07).

Kasus Ruyati adalah momentum terbaik untuk melakukan moratorium terhadap negara penempatan TKI yang selalu bermasalah. Sebagai seruan moral, Migrant Institute menyampaikan:
1.  Optimalkan peran dan fungsi perlindungan di negara yang belum terkena moratorium, khususnya di Hongkong dan Taiwan. Sebab, kasus penyiksaan, pemerkosaan, underpayment, eksploitasi, sampai dengan pembunuhan masih marak terjadi tanpa penanganan yang berarti dari KBRI/KJRI.
2.  Konkretkan peran dan fungsi Kepala Negara (Presiden) sebagai pihak terdepan dalam perlindungan TKI, sebab sesungguhnya masih terdapat ribuan kasus TKI di negara penempatan yang belum tertangani.
3.  Ciptakan lapangan kerja yang lebih merata di pedesaan terutama di daerah kantong TKI, supaya migrasi  atas nama ekonomi terkurangi.
4.  Realisasikan pendidikan gratis 12 tahun tanpa kecuali bagi rakyat miskin, sehingga kalaupun terdapat anak bangsa yang ingin menjadi TKI tidak berpendidikan rendah karena mudah dibodohi dan ekploitasi.(Jto/nas)

Satu Respon

Tinggalkan pesan "Migrant Insitute Tuntut Pemerintah Optimalkan Perlindungan TKI"