Menteri Imin: Proyek DPPID Tidak Di Bawah Kemenakertrans

JAKARTA (suarakawan.com) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar membantah mengetahu kasus suap dana Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID). Bahkan dirinya mengaku pernah menanyakan proyek PPID kepada Sekretaris Jenderalnya dan oleh Sekjennya dia mengaku tidak mengetahui proyek ini.

“PPID ini program baru dan Sekjen yang saya panggil pun mengaku tidak paham dengan program ini,” kata Muhaimin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/02)

Sosok yang akrab disapa Cak Imin mengaku baru mengetahui Proyek PPID setelah penangkapan dua orang bawahannya dan seorang Pengusaha, Dharnawati sebelum hari raya Idul Fitri tahun lalu. Proyek PPID lanjut Cak Imin kewenangannya bukanlah di bawah Kementeriannya, tetapi di bawah Kementerian Keuangan.

“Saya baru tahu DPPI sejak peristiwa ini Sejak akhir bulan agustus. Ternyata DPPID adalah anggaran yang kewenangannya adalah DIPA di Kemenkeu,” tambah Menteri Imin.

Karena kewenangannya di bawah Kementerian keuangan, lanjut Cak Imin, maka lembaga kementerian yang dipimpinnya pun otomatis tidak mengusulkan DPPID dalam APBN kementeriannya. Menurut Cak Imin lembaganya hanya mengusulkan APBN Reguler yang DIPA-nya adalah Kemenakertrans.

“Saya tidak pernah usulkan DPPID karena pada APBN reguler, yang kami usulkan adalah APBNP reguler yang DIPA-nya adalah kemenakertran. Belum ada dan tidak pernah ada sama sekali,” tuturnya.

Cak Imin menjelaskan jika proyek DPPID terpisah dengan anggaran yang dibahas Kemenakertrans dengan Komisi IX DPR. Menurut Menteri Imin DPPID dananya lansung ke Buapti melelaui Kemenkeu. Ke depannya, dia menganggap perlu ada sebuah mekanisme pengawasan di antara lembaga yang terkait dengan program ini sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana semula.(mad/jto)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Menteri Imin: Proyek DPPID Tidak Di Bawah Kemenakertrans"