Menag Tegaskan SK Larangan Ahmadiyah Sesuai Aturan

JAKARTA – Menteri Agama Suryadharma Ali kembali menegaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah oleh sejumlah Kepala Daerah, sudah sesuai aturan.

“Sudah tepat karena merujuk pada UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dan SKB Tiga Menteri,” ujar Menag di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (22/3).

Untuk menindaklanjuti pro dan kontra soal SK pelarangan ini, Kemenag juga hari ini mengundang perwakilan kepala daerah untuk berdialog.

Turut hadir dalam dialog tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Jamintel Kejaksaan Agung, serta sejumlah LSM Pluralisme seperti Wahid Institute dan Setara Institute.

Sayangnya, dialog dan dengar pendapat yang di gelar di Gedung Kementerian Agama ini justru tidak dihadiri oleh perwajkilan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Belum jelas alasan ketidakhadiran Jemaah Ahmadiyah ini. (oz/ara)bu

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Menag Tegaskan SK Larangan Ahmadiyah Sesuai Aturan"