Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Materi Pencegahan Korupsi Masuk Kurikulum Praja IPDN

18 Oct 2017 // 10:19 // HEADLINE, PENDIDIKAN

81IPDN

BANDUNG (suarakawan.com) – Banyaknya pejabat maupun kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian tersendiri bagi Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Ketidaktahuan para pejabat akan moralitas dan etika menjalankan sistem pemerintahan yang baik, diduga menjadi alasan yang mengantar mereka ke balik jeruji besi.

“Mereka yang tersangkut OTT, biasanya berpikir tanpa hati nurani dan hanya perduli untuk mendapatkan kekuasaan saja,” kata Rektor IPDN Ermaya Suradinata.

Guna mengantisipasi masalah moral tersebut, IPDN memasukan materi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam kurikulum. Selain itu, ada juga pengetahuan dasar hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini bentuk pencegahan sedini mungkin. Walaupun tidak semua yang kena OTT itu dari (alumni) IPDN,” beber Ermaya.

Menurut Ermaya, revolusi mental juga dibangun bagi praja IPDN dengan penempatan kerja di luar daerah setelah kelulusan. “Jadi, mereka tidak akan dikembalikan ke provinsi masing-masing setelah lulus. Tapi, mengabdi di wilayah Indonesia yang membutuhkan selama dua tahun,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menambahkan, bagi praja IPDN telah diubah. Saat ini, pendidikan lebih pada membangkitkan rasa cinta kepada negeri. Sehingga, tidak ada keterpaksaan saat menjalankan tugas nantinya.

“Cara penerimaan praja juga sudah sistematis, tidak ada peluang bagi family system atau nyogok. Semuanya dilakukan transparan melalui jalur online,” pungkasnya.(mtv/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini