Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Mabes Polri: Hanya di Polda Jabar Seleksi Akpol yang Bermasalah

02 Jul 2017 // 13:35 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

polisi

JAKARTA (suarakawan.com) – Sejumlah orangtua para calon taruna akademi kepolisian, protes dengan seleksi penerimaan yang dilakukan Polda Jawa Barat. Sebab Polda Jawa Barat mendadak mengubah kebijakan terkait pemeriksaan kesehatan ulang dan prioritas putra daerah.

Menanggapi itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto mengaku, tak pernah ada masalah terkait seleksi tersebut. Hanya saja baru kali ini ada protes dari orangtua peserta di Polda Jawa Barat.

Padahal sistem penerimaan siswa dari seleksi telah dibuat dan dilaksanakan di semua wilayah. “Polda lain enggak ada masalah. Sampai saat ini dari Sabang sampai Merauke, kecuali Polda Jawa Barat,” kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan Polri tak pernah membuat aturan penerimaan calon taruna baru berdasarkan kesukuan. Sebab sistem yang ada ketetapan local boy for local job atau local police.

Calon taruna disebut local Boy apabila telah menetap di suatu daerah minimal selama satu tahun. Namun kebijakan itu hanya berlaku untuk Bintara bukan calon taruna Akpol.

Rikwanto juga menambahkan ketentuan penerimaan Mabes Polri telah membuat aturan tersebut untuk dilaksanakan di setiap wilayah. Aturan itu pun telah dilaksanakan tanpa ada hambatan yang berarti.

“Selama berpedoman ke hal tersebut enggak ada masalah. Kecuali di Polda Jawa Barat,” kata Rikwanto.

Meski begitu, dia belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran etika dari kasus tersebut. Tim gabungan dari Mabes Polri pun telah diutus untuk menangani kasus tersebut.

“Belum bisa kita simpulkan. Mudah-mudahan dalam satu dua hari ini bisa kita ketahui hasil evaluasinya,” ungkap Rikwanto. (mer/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini