KPPD Desak Pemerintah Ratifikasi Perundangan PRT

pembantu rumah tangga (ilustrasi)

SURABAYA (suarakawan.com) – Kelompok Perempuan Pro Demokrasi, Samitra Abhaya mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk meratifikasi hasil Konvensi International Labour Organization (ILO) 189 di Jenewa terkait pengesahan pekerja rumah tangga (PRT) sebagai tenaga kerja dalam sistem perundangan di Indonesia.

Hal ini adalah apresiasi dan bentuk perlindungan negara terhadap para pekerja dan kaum buruh khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT).

“Ada beberapa kasus kekerasan terhadap PRT yang dilakukan oleh majikan baik kekerasan psikologi dan fisik, contohnya seperti kasus yang menimpa Marlena yang disiksa oleh majikannya selama 3 tahun dan saat ini kasusnya sudah ditangani Polrestabes Surabaya,” papar aktivis KPPD Ayu Nasution ketika dihubungi lewat selulernya, Senin (20/06).

Samitra menambahkan, dengan meratifikasi hasil Konvensi International Labour Organization (ILO) 189 dalam bentuk Undang-undang, maka Pembantu Rumah Tangga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada majikan, begitu juga sebaliknya majikan akan menerima hasil yang seimbang.

Diketahui, jumlah sumber daya manusia Pembantu Rumah Tanggga (PRT) di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat kuantitasnya.(Jto/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "KPPD Desak Pemerintah Ratifikasi Perundangan PRT"