KPK Temukan 10 Masalah Pengelolaan Bansos

Tidak ada komentar 8 views

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan ada 10 temuan permasalahan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial di pemerintah daerah. Demikian paparan hasil kajian KPK pada pengelolaan bantuan sosial di pemerintah daerah.

Temuan itu dibagi dua aspek utama yaitu, regulasi sebanyak tiga temuan, dan tatalaksana sebanyak tujuh temuan.

Menurut Ketua KPK Busyro Muqoddas, kajian dilakukan KPK adalah amanah tertuang dalam Undang-Undang Tahun 2002 tentang KPK.

“Kajian terhadap bansos ini didasarkan jumlah belanja sosial yang besar mencapai Rp300,94 triliun pada 2007-2010,” ujar Busyro dalam sambutannya di Auditorium KPK, Jakarta, Selasa (5/4).

Besarnya dana bansos tersebut terdiri atas Rp48,46 triliun di tingkat daerah, dan Rp252,48 triliun di tingkat pusat.

Selain itu, Busyro menyatakan, selama 2010, KPK menerima 98 aduan masyarakat terkait penyimpangan bansos. Hingga Maret 2011 KPK telah mengkaji penyalahgunaan bansos. “Empat perkara sudah inkracht dan satu lagi masih proses penyidikan,” kata Busyro.

Untuk diketahui, belanja sosial adalah bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

Oleh karena itu, penyaluran bantuan sosial harus dilakukan selektif, dengan menetapkan kriteria ketat, transparan, dan akuntabel.

Hadir seluruh pimpinan KPK dalam pemaparan kajian tersebut. Pemaparan kajian KPK dilakukan di depan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. (v.news/ara)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "KPK Temukan 10 Masalah Pengelolaan Bansos"