KPK: Pemanggilan Anas Sebagai Saksi Tergantung Pengadilan

JAKARTA (suarakawan.com) – Pada Persidangan Rabu (22/02) kemarin Kuasa Hukum terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhamad Nazarudin meminta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrung dihadirkan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Kuasa Hukum menilai Anas adalah saksi kunci oleh karena itu harus dihadirkan untuk mengkonfirmasi soal kepemilikan PT Permai Grup.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Bambang Widjojanto menilai pemanggilan Anas itu tergantung kepada keputusan Majelis Hakim di Pengadilan. KPK menurut Bambang mengikuti keputusan pengadilan.

“Pemanggilannya (Anas, red) itu, Jaksa KPK tergantung putusan pengadilan,” kata Bambang di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (23/02)

Sebelumnya, Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan suap Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Muhammad Nazarudin mengajukan surat resmi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan. Dalam surat resmi itu Kuasa Hukum Nazarudin meminta Majelis Hakim menghadirkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum

“Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum sidang dimulai kami ingin mengajukan surat resmi. Isinya intinya meminta Majelis Hakim dihadirkan di Persidangan klien kami,” kata Salah Satu Kuasa Hukum Nazarudin, Hotman Paris Hutapea sesat sesudah Sidang dimulai di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/02) lalu

Dalam Surat resmi kepada Majelis hakim itu, Kuasa Hukum Nazarudin menilai Anas Urbaningrum adalah saksi kunci dalam kasus Suap Wisma Atlet. Pasalnya dalam kesaksian Mindo Rosalina Manulang memberikan kesaksian bahwa pada waktu berkantor di Tebet salah satu owner dan Pimpinan di PT Permai Grup adalah Anas Urbaningrum.

Selain itu, Sejumlah uang hasil usaha PT Permai Grup sebesar Rp.30 miliar rupiah dan 5 juta dolar dibawa ke Bandung pada tanggal 21 Mei 2010 pada waktu Kongres pemilihan ketua Umum Partai Demokrat. Pemberian sejumlah uang itu merupakan bukti bahwa Anas Urbaningrum adalah pemilik dan pengendali dari Permai Grup.

Mendengar permintaan itu, Ketua Majelis Hakim, Dharmawati Ningsih menyatakan menerima surat dari kuasa hukum Nazarudin itu. Selanjutnya masih kata Dharmawati, Majelis Hakim akan mempelajari terlebih dahulu surat resmi itu.

“Surat diserahkan saja. Kita akan pelajari terlebuh dahulu,” kata Dharwati Ningsih.(mad/jto)

Keterangan Foto: Bambang Widjojanto (putih) Wakil Ketua KPK.(mad)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "KPK: Pemanggilan Anas Sebagai Saksi Tergantung Pengadilan"