KPK Janji Tindaklanjuti Laporan Rosa Terkait Menteri Minta Fee

JAKARTA (suarakawan.com) – Secara resmi melalui pengacaranya, terpidana kasus Suap Wisma Atlet Mindo Rosalina Manulang melaporkan menteri yang meminta comitmen fee sebesar 8 persen dari proyek-proyek perusahaan Muhammad Nazarudin. Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pengacara Rosa, Ahmad Rifai itu.

“Setiap laporan yang kita terima akan kita tindaklanjuti,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP saat dihubungi, Jumat (24/02)

Meskipun begitu Johan mengaku belum mempelajari secara detail laporan dugaan korupsi itu. Namun Dia enggan membocorkan siapa nama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang dilaporkan oleh Mantan Bawahan Nazarudin di PT Permai Group.

“Kita belum menerima laporannya, nanti kalau sudah terima akan saya sampaikan,” tandas Johan.

Kemarin, Kuasa hukum Mindo Rosalina Manullang, Ahmad Rifai mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Rifai mengaku dirinya hendak mendampingi kliennya melaporkan ke KPK terkait menteri yang meminta fee 8 persen dari proyek perusahaan Nazar.

“Saya akan mendampingi Bu Rosa untuk melaporkan adanya dugaan korupsi,” kata Rifai saat ditemui Wartawan di kantor KPK, Kamis (23/02) kemarin.

Menurut Rifai laporan kliennya ini adalah bentuk kesadarannya sebagai warga negara yang baik. Menurut Rifai, kliennya hanya malaporkan satu nama menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua.

“Rosa sebagai warga negara yang melihat hal ini yanng punya kesadaran untuk laporan adanya tindak pidana Korupsi. Kami sebagai lawyer kan mendampingi Bu rosa,” lanjut Rifai.

Sayangnya saat ditanya inisial nama Menteri yang bersangkutan, dia enggan memberikan komentar. Dia hanya memberi petunjuk bahwa menteri dimaksud pekan ini menyampaikan kesaksian di Pengadilan Tipikor.

“Kasus itu yang kemarin adalah satu di antaranya telah menjadi saksi di Tipikor,” terangnya.

Rifai mempersilakan jika sang Menteri sudah membantah tidak menerima hal itu. Namun dia menegaskan kliennya melaporkan itu mempunyai cukup bukti yang kuat.

“Kita membawa bukti. Dalam pasal 12 kan jelas seorang jabat negara yang bisa mempengaruhi karena jabatannya. Kalau membantah silahkan saja,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Ahmad Rifai, kuasa hukum Rosa mengungkapkan kliennya pernah bertemu dengan seorang menteri dan merupakan petinggi partai politik di rumah dinasnya pada pertengahan 2010. Sang Menteri dalam pertemuan itu, meminta fee sebesar 8% untuk dua proyek senilai Rp180 miliar agar Permai Group mendapatkan proyek di kementeriannya.(mad/jto)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "KPK Janji Tindaklanjuti Laporan Rosa Terkait Menteri Minta Fee"