Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

KPK Blokir Rekening Setnov dan Keluarga

30 Nov 2017 // 13:46 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

2433091912

JAKARTA (suarakawan.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah memblokir rekening milik Ketua DPR, Setya Novanto, istrinya Deisti Astriani Tagor serta kedua anak Novanto yakni Reza Herwindo dan Dwina Michaela. Tak hanya itu, KPK juga memblokir rekening milik dua perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Novanto yakni PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo Graha Perdana.

?Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, pemblokiran rekening ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang telah menjerat Novanto sebagai tersangka.

“Sebagai bagian dari proses penyidikan kasus e-KTP , mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf d UU KPK, telah dilakukan pemblokiran rekening terhadap rekening SN (Setya Novanto), isteri dan anak-anak SN serta dua rekening perusahaan, PT Murakabi dan PT Mondialindo,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11) malam.

Febri menegaskan, pemblokiran rekening Novanto, keluarga, dan perusahaannya berdasarkan hukum yang kuat dan diatur dalam Undang-Undang KPK. Dikatakan, pemblokiran rekening ini merupakan kewenangan penyidik yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d UU KPK.? Tak hanya itu, Febri menegaskan KPk bekerja berlandaskan KUHAP dan UU Tipikor.

“Karena selain mengacu pada KUHAP dan UU Tipikor, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, secara khusus juga diatur di UU KPK,” katanya.

Febri menegaskan KPK akan terus mendalami profil dari PT Murakabi dan PT Mondialindo. Terutama menyangkut para pemegang saham dan pihak-pihak yang duduk di jajaran komisaris dan direksi dalam dua perusahaan tersebut.

“Penyidik akan terus mendalami profil perusahaan, nama-nama yang tercantum di jajaran Komisaris dan Direksi serta kepemilikan saham,” katanya.

?Diketahui, kedua perusahaan ini terafiliasi dengan Novanto dan keluarganya. Dwina merupakan komisaris PT Murakabi Sejahtera yang juga menjadi peserta tender proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Diduga, tim Fatmawati sengaja membentuk konsorsium Murakabi bersama perusahaan lainnya untuk mendampingi Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), yang disiapkan sebagai penggarap proyek e-KTP. Selain Dwina, di PT Murakabi juga ada keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi alias Irvan.

Sementara itu, Rheza merupakan pemegang 30 saham PT Mondialindo Graha Perdana, dan istri Novanto, Deisti Astriani Tagor memiliki 50 persen saham. PT Mondialindo diketahui sebagai salah satu pemegang saham PT Murakabi. Namun, dua perusahaan tersebut diklaim sudah dijual ke pihak lain. Novanto sendiri mengaku tak tahu bila ada nama-nama keluarganya dalam dua perusahaan tersebut.

Untuk mendalami kedua perusahaan ini, KPK telah memanggil Dwina dan Rheza untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, kedua anak Novanto dari istri pertamanya itu mangkir dari pemeriksaan penyidik.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyatakan, pihaknya sejauh ini belum mempertimbangkan untuk menjemput paksa Dwina dan Rheza. Dikatakan, KPK akan kembali memanggil Dwina dan Rheza secara patut. Jika kembali keduanya kembali mangkir, Basaria menegaskan terdapat sejumlah langkah tegas yang akan dilakukan penyidik.

Tak hanya menjemput paksa, KPK juga akan memasukkan kedua anak Novanto itu dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) jika diketahui berada di luar negeri.

“Kami coba dulu panggil secara biasa. Itu kan prosedurnya normal saja. Panggil, kalau tidak hadir baru nanti kami lakukan upaya paksa. Kalau ada di luar negeri kami bikin DPO. Ada tingkatan-tingkatan upaya,” tegasnya.(bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini