Korlantas Polri Sudah Lama Dicurigai Sarangnya Korupsi

JAKARTA (suarakawan.com) – Ketua Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat mengutuk keras sikap Kepolisian yang telah menyandera Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan di kantor Korlantas Mabes Polri.

Menurutnya KPK seharusnya didukung dalam melakukan tugasnya mengusut kasus dugaan korupsi di Mabes Polri.

“DPP PD sangat menyesal dan mengutuk keras langkah Polri yang telah menyandera penyelidik dan penyidik KPK yang tengah menjalankan tugasnya membongkar kejahatan yang terjadi di gedung Korlantas,” kata Beny Kabur Harman, kepada Wartawan Selasa (31/07)

Beny yang juga merupakan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini menilai Kepolisian dalam kasus ini sudah tidak mendukung upaya KPK dalam memberantas Korupsi. Selain itu, pihaknya juga meminta agar KPK menuntaskan kasus di Kepolisian tersebut.

“Ini memperlihatkan betapa Polri sangat tidak koperatif dalam memberantas korupsi di tubuh Polri. Demokrat meminta KPK untuk terus membongkar kejahatan di gedung Korlantas,” tambahnya.

Pasalnya lanjut Beny, tempat itu (Korlantas Polri, red) sudah lama dicurigai sebagai sarang korupsi di tubuh Keplisian. Kepada Kapolri, dia mendesak agar segera turun tangan dan menindak tegas kepada oknum polisi yang melakukan tindakan tersebut.

“Sudah lama tempat ini ditengarai sebagai sarang korupsi di institusi kepolisian. Kita juga meminta Kapolri segera turun tangan dgn menindak anggota yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut dan membuka akses bagi KPK untk membongkar tuntas dugaan korupsi yang terjadi di lembaga tersebut,” tuntasnya.

Sekedar diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Korlantas Mabes Polri. Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari naiknya status dugaan Korupsi dalam pengadaan Simulator roda dua dan empat di Korlantas Mabes Polri.

“KPK telah meningkatkan ke tahap penyidikan terhadap kasus pengadaan Simulator Roda 2 dan 4 di Korlantas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Selasa (31/07)

KPK dalam kasus ini sudah menetapkan seseorang Jenderal Bintang Dua Mabes Polri dengan inisial DS. Kepada DS, KPK menjeratnya dengan pasal pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU 31/1999 jo 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK melakukan penggeledahan dimulai tanggal 30 Juli 2012 pukul 16.00 hingga Selasa dini hari. Dari kantor Korlantas, KPK menyita sejumlah dokumen yang akan dijadikan barang bukti.

“Berkaitan dengan hal itu melalui surat penetapan pengadilan, KPK melakukan upaya penggeledahan sejak tgl 30 Juli pkl. 16.00 sampai pagi ini,” tandas Johan. (mad/jto)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Korlantas Polri Sudah Lama Dicurigai Sarangnya Korupsi"