KontraS Apresiasi TNI Terkait Kekerasan “Genk Motor”

JAKARTA (suarakawan.com) – KontraS mengapresiasi langkah dari Pangdam Jaya yang mengumumkan 4 nama anggota Arhanud TNI yang diduga terlibat dengan 200an orang pelaku kekerasan pada 13 April 2012 dibeberapa daerah/jalan di Jakarta. Namun demikian pernyataan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan sekaligus menunjukan ketidak konsistenan penanganan kasus ini.

Pertama, sungguh disayangkan pengumuman nama-nama tersebut dilakukan oleh Pangdam Jaya, dan bukan dilakukan oleh otoritas Polri, misalnya Kapolda Jaya. Dari hasil investigasi KontraS dan rangkaian pemberitaan berbagai media, menunjukan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan pada 13 April dan beberapa peristiwa sebelumnya, terjadi diwilayah tertib sipil dan diduga dilakukan atas motif kriminal (non militer). Ketiadaan respon polisi menunjukan bahwa Polisi masih ‘enggan’ berurusan dengan personil-personil militer dalam kaitan apapun. Sebaliknya dari sisi militer, kami khawatir bahwa pelibatan TNI dalam penanganan kasus ini justru mengindikasikan adanya peran struktur komando sehingga harus diterapkan hukum militer dan penanganan hukumnya seolah-olah harus dilakukan oleh Polisi Militer. Kami meminta Polisi meluruskan hal ini “apakah benar bahwa mereka yang ditangkap melakukan kekerasan murni kriminal? Atau “mereka melakukan dengan menggunakan perangkat militeristik?”

Kedua, kami meminta bahwa penangkapan dan penahanan tidak hanya berhenti pada keempat orang ini saja. Apalagi jika dilihat dari profil kepangkatan mereka adalah prajurit rendahan, oleh karenanya harus dicari lebih jauh, siapa yang memotivasi mereka turun kejalan bersama ratusan orang lainnya? Jika keempat orang dianggap yang melakukan kekerasan maka patut diduga seratus lainnya merupakan pelaku ‘turut serta membantu’ atau ‘memerintahkan.’ Oleh karenanya harus dicari lebih jauh agar tidak terjadi peng-kambing hitam-an terhadap keempat Prajurit saja.

Ketiga, pernyataan Pangdam Jaya cukup menarik karena membantah pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Kapuspen TNI AL Laksamana Untung Suropati beberapa hari sebelumnya yang mangatakan “bahwa tidak ada anggota TNI yang terlibat peristiwa genk motor. Kami khawatir ada ketidak koordinasian didalam pejabat tinggi TNI dalam melihat persoalan ini.

Keempat, sampai sejauh ini, berdasarkan investigasi KontraS, para korban Darman (ayah Anggi Darmawan) dan Reza Yuda, belum mendapatkan jaminan pembiayaan dan jaminan sosial akibat dari peristiwa kekerasan ini. Kondisi yang sama tentu juga dialami oleh korban yang lain. Sekali lagi Polisi harusnya berani ambil inisiatif tindakan penegakan hukum yang serius dan komprehensif. Serius, bisa diartikan sebagai upaya yang tegas menegakan hukum tanpa pandang bulu, sipil atau militer. Sementara komprehensif, bisa diartikan sebagai penanganan hukum harus juga berperspektif korban bukan sekedar sibuk dan ‘hati-hati’ dengan pelaku yang dicirikan berbadan tegap dan berambut cepak.

Terakhir, kami mengekspresikan kekecewaan kami kepada pemerintah dan DPR yang membiarkan ketiadaan upaya amandemen UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU ini diberlakukan pada yurisdiksi berbasis profesi bukan berbasis delik. Akibatnya hukum militer yang akan diterapkan kepada 4 anggota TNI yang diduga melakukan kekerasan. Padahal menurut UU TNI, UU MA dan amanat reformasi lainnya yang terdapat di Tap MPR Nomor VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dinyatakan bahwa harus segera dilakukan amandemen yang bisa memisahkan penanganan hukum terhadap anggota militer yang berbasis pada jenis kejahatan, bukan profesinya.(mad/jto)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "KontraS Apresiasi TNI Terkait Kekerasan “Genk Motor”"