Komisi E Jatim Desak Kemenakertrans Keluarkan Regulasi TKI

SURABAYA (suarakawan.com) – Komisi E DPRD Jawa timur mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengeluarkan regulasi atau aturan untuk memberi jaminan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar tidak kalah bersaing dengan tenaga Kerja Asing (TKA). Mengingat Presiden RI, Joko Widodo menerbitkan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing.

“Kementerian terkait harus mengatur lebih detail Permen Nakertrans untuk memberikan jaminan terhadap tenaga kerja kita agar tidak kalah bersaing. Meskipun sudah ke pos-pos yang mereka batasi itu,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, Senin (9/4).

Menurut Suli, pos-pos yang batasi itu hnaya terkesan subjektivitas, tidak kemudian berdasarkan regulasi yang ada. Kewenangan penuh itu bukan pada daerah, tetapi atas kewenangan pusat yang justru terbuka bagi mereka untuk memperkerjakan tenaga kerja asing.

“Peraturan menteri yang mengatur secara detail ini nanti yang harus memperhitungkan bagaimana melindungi tenaga kerja kita atas realitas. Kita ini masih mengekspor TKI kita ke luar negeri. Sementara di sisi lain kita ini mendatangkan tenaga kerja asing ke negara kita,” katanya.

Politisi asal PAN ini menerangkan, dengan pembatasan pembatasan yang sangat sangat mudah ini perlu dicermati. Seharusnya pemerintah mengurangi TKI kerja ke luar negeri. Maka pemerintah harus memberi pekerjaan daripada keran masuknya TKA  dibuka.

Mantan anggota Komisi C DPRD Jatim itu menegaskan, semestinya pemerintah mengacu pada hasil kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dilaksanakan pada tahun 2001 dimana ada 8 item yang menjadi dasar untuk memperkerjakan tenaga asing.

“Meskipun perusahaan  itu ada RPTKA, tapi RPTKA ini kan juga pemberi tenaga kerja asing. Sama halnya ketika ada perusahaan asing masuk ke sini berarti secara otomatis mereka bisa dipekerjakan. Karena mereka pemberi TKA itu ada di perusahaan asing,” terangnya. 

Masuknya TKA akan menjadi problem yang besar di negeri di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Mengingat angka tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi.

“Tingkat pengangguran terbuka tertinggi itu kan dampak. Bisa kita lihat ketika jumlah kriminalitas itu masih tinggi. Orang hidup di perkotaan menjadi pelaku kejahatan  karena mereka sudah tidak lagi bisa mampu mencari mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2017 presentasi penduduk Miskin per September 2017 sebesar 11,2 % atau 4.405.270 jiwa. Artinya menurun 211.740 jiwa pada maret 2017, dari jumlah sebelumnya yang mencapai 4.617.010 jiwa.

Namun data dari Kepolisian Jatim angka kriminalitas di Jatim di tahun 2017 sebanyak 24.551, pencurian kendaraan bermotor (curammo)2.105, pencurian dengan pemberatan(curat) 2.100 Artinya masih sebanyak 4.305 kasus.

Sementara tingkat Pengangguran terbuka mencapai 4,10% meski ada penurunan 0,04%. Dimana usia kerja sebanyak 30,31 juta jiwa, angkatan kerja 20,89 juta (68,93%), dan yang menganggur 855,75 ribu orang. (aca/rur)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Komisi E Jatim Desak Kemenakertrans Keluarkan Regulasi TKI"