Komisi C Terjadi Dualisme Tanggapi Raperda BUMD

SURABAYA (suarakawan.com) – Penolakan pembahasan Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim oleh Gubernur Jatim, Soekarwo membuat jajaran Anggota Komisi C DPRD Jatim terjadi dualisme dalam menanggapinya.

Pro- kontra ini disebabkan belum adanya landasan hukum dari undang-undang tentang BUMD. Lantaran undang-undang tersebut belum dibahas dan disahkan oleh DPR RI, sehingga dikhawatirkan terjadi perombakan draf raperda. Spontan hal tersebut menuai tarik ulur di Komisi C. Dualisme ini terlihat adanya desakan dari fraksi golkar yang ngotot agar raperda tersebut tetap dibahas. Tidak sinerginya anggota Komisi C tersebut diperkirahkan akan membuat pembahasan raperda tidak maksimal.

Anggota Fraksi Golkar yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim, Gatot Sudjito mengatakan, meskipun belum ada undang-undang, pihaknya mendorong pimpinan komisi agar melanjutkan pembahasan. Jika nanti terdapat pasal yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat dilakukan revisi.

“Kita pernah merevisi Perda Pelayanan Publik, karena tidak sinergi dengan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik yang baru disahkan. Padahal perdanya mendahului undang-undang,” paparnya di DPRD Jatim, Rabu (29/02).

Sementara itu Anggota Fraksi Demokrat yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim, Sugiri Sancoko menolak keras dan meminta pembahasan raperda ditunda dulu. Lantaran belum ada pijakan hukumnya, sehingga dikhawatirkan direvisi. Jika dilakukan revisi maka akan memakan banyak anggaran untuk pembahasannya. (aca/jto)

Keterangan Foto : Anggota DPRD Jatim Gatot Sudjito di DPRD Jatim (aca)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Komisi C Terjadi Dualisme Tanggapi Raperda BUMD"