Komisi B Dewan Jatim Minta Importir Serap Garam Lokal Petani

SURABAYA (suarakawan.com) – Komisi B DPRD Jatim meminta kepada pengusaha dan importir garam di Jatim untuk dapat juga menyerap garam lokal milik petani sebagai bahan di perusahaannya. Pasalnya garam petani lokal dan garam impor sama kualitasnya.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Achmad Firdaus Febrianto ditemui usai bertemu hearing dengan petani garam di Komisi B DPRD Jatim, Kamis (1/2) mengatakan garam lokal petani juga layak diserap oleh para importir atau pengusaha. Pasalnya garam lokal di madura sempat dibawa ke ITS dan disana ternyata hasil pengukurannya sudah mencapai presentase 97,88 untuk natrium kloridanya. Artinya berarti ini bisa mengisi posisi garam industri.

Dengan tingkat natrium klorida itu dan dengan jumlah panen 2017 di Jatim yang mencapai 1,1 juta ton, masih bisa memenuhi kebutuhan garam industri. Sebab masih sisa 600 ribu ton dari kebutuhan garam konsumsi.

Meski, disatu sisi, Firdaus juga mengakui bahwa garam Australia memiliki natrium klorida tinggi. Yakni 97 persen bahkan sampai 99 persen. “Tapi kalaupun sampai angka itu bukan untuk manusia dan bukan untuk industri. Namun untuk pupuk pertanian. Nah jika garam impor atau industri ymerembes ke masyarakat dan kemudian sampai dikonsumsi oleh manusia justru berbahaya. Karena mineral rendah. dikonsumsi bisa stroke,” paparnya.

Memang, disebutkannya, garam lokal kalah diharga. Garam luar negeri lebih rendah, namun seharusnya itu bukan alasan untuk impor. Melihat hal tersebut, Firdaus mendesak Pemprov Jatim agar bisa mengakses ke pemerintah pusat soal berapa jumlah kuota impor di Jatim, siapa saja inportirnya dan kapan diturunkan. Kalau data tersebut diketahui, diyakininya semuanya bakal sama-sama enak.

“Karena kalau kayak kemarin (kapal impor di Tanjung Perak) mau digunakan untuk pengasinan ikan. Jutsru tidak cocok menggunakan garam impor. Jadi itu yang akhirnya jadi pertimbangan kami untuk evaluasi yang mau masuk. Gubernur kami minta ada pengawasan terhadap garam impor yang beredar, jangan sampai merembes,” urainya.

Forum Petani Garam Madura (FPGM) kembali mendatangi kantor DPRD Jatim untuk audensi sekaligus melaporkan bahwa ada dugaan PT Mitra Tunggal Swakarsa yang mendatangkan garam impor dari Australia sebanyak 26,8 ribu ton merupakan importir ilegal karena perijinannya sarat permainan.

“PT Mintra Tunggal Swakarsa itu perusahaan baru yang didirikan tahun 2017 dan belum pernah mengadakan kegiatan penyerapan garam milik petani garam, tapi sudah bisa import garam,” ujar H Fauzan juru bicara FPGM dihadapan anggota Komisi B DPRD Jatim.

Berdasarkan temuan petani garam Madura, lanjut H Fauzan perusahaan baru diberikan ijin import garam untuk pengasinan ikan sebanyak 70 ribu ton sengaja didatangkan saat stok garam rakyat masih melimpah. Sehingga import garam tersebut dinilai sengaja ingin membunuh kelangsungan hidup ekonomi petani garam.

“Makanya warga masyarakat Madura khususnya petani garam menolak keberadaan PT Mitra Tungga Swakarsa di Pulau Madura karena perusahaan tersebut statusnya belum jelas,” tegas pria asal Sumenep Madura ini.

FPGM juga mendesak kepada DPRD Jatim khususnya Komisi B supaya mengusut tuntas adanya dugaan permainan pemberian ijin import garam di Jatim sebab hal tersebut melanggar UU No.07 tahun 2016 Pasal 7 ayat (3) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam. (aca/rur)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Komisi B Dewan Jatim Minta Importir Serap Garam Lokal Petani"