Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Komisi A Dewan Jatim Targetkan Dua Perda Selesai Tahun Ini

15 May 2017 // 18:46 // POLITIK & PEMERINTAHAN

20170505_154934

SURABAYA (suarakawan.com) – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menargetkan dua Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Cagar budaya dan Wawasan Kebangsaan selesai pada tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum ditemui di DPRD Jatim, Senin (15/5).

“Saat ini dua draft perda saat ini sedang dilakukan pembahasan anggota bersama tim ahli dari komisi A DPRD Jatim yang berasal dari perguruan tinggi,” tegas Ulum politisi asal Fraksi PKB Jatim.

Lebih lanjut, ia mengakui pembuatan atau regulasi tentang perlindungan cagar budaya di Jatim agak terlambat. Namun pihaknya optimis perda tentang cagar budaya ini akan selesai pada sidang tahun ini.

“Jatim merupakan gudangnya atau tempat cagar budaya, maka itu perda ini harus diselesaikan dengan cepat agar tempat budaya di Jatim menjadi terlindungi,” paparnya.

Dengan adanya perda cagar budaya ini, tempat budaya menjadi terlindungi dan ada ketentuan persyaratan. Seperti usia bangunannya, sejarah bangunan. Setelah dijadikan cagar budaya maka milik pemprov, swasta maka harus mengikuti aturan di dalam perda tersebut.

“Kepada pihak swasta yang mengelola cagar budaya apabila akan merenovasi bangunan cagar budaya untuk melapor kepada pemerintah, apabila pihak swasta melanggar aturan seperti mengahlifungsikan cagar budaya tersebut maka akan diberikan sanksi administrasi, denda, dan pidana,” tegas cak ulum politisi asal Dapil 4 Lumajang, dan Jember. (Aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini