KLH Cari Bukti Baru Untuk Jerat Lapindo

Tidak ada komentar 9 views

Deputi KLH Ilyas Asaad

SURABAYA (suarakawan.com) – PT Lapindo Brantas yang bertanggung jawab atas bencana luapan lumpur Sidoarjo, tidak bisa dijerat dengan UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal ini diungkapkan Ilyas Asad, Deputi VI Kementerian Negera Lingkungan Hidup (KLH). Lain halnya kalau ada novum baru maka Lapindo Brantas dapat digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk proses hukumnya.

“Saat ini sudah tidak bisa karena kejaksaan sudah mengeluarkan SP3, tetapi kami masih mencari novum baru untuk melanjutkan proses hukumnya,” katanya disela-sela acara Koordinasi Pengembangan Komunikasi Lingkungan, pada Rabu pagi (05/07).

Selanjutnya, para ahli dari berbagai disiplin ilmu sudah mengatakan bahwa lumpur Lapindo itu adalah bencana alam, tetapi masyarakat dapat melakukan penuntutan atas kelalaian Pemerintah.

“Silahkan saja Pemerintah dituntut,” tegas Ilyas Asaad.

Tapi langkah tersebut harus ada bukti yang disertakan dan bentukĀ  tuntutan tersebut bisa Perdata dan Pidana.

“UU ini adalah peraturan yang sangat keras terhadap kejahatan lingkungan,” pungkasnya.(Jto/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "KLH Cari Bukti Baru Untuk Jerat Lapindo"