Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Ke Jatim, Presiden Jokowi Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah

24 May 2017 // 22:25 // NASIONAL

jokowi-kemenhubp0

MALANG (suarakawan.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerjanya di Kota dan Kabupaten Malang membagikan 10.038 sertifikat tanah untuk memperjelas status kepemilikan lahan bagi masyarakat di Jawa Timur (Jatim).

“Tadi secara simbolis sudah diberikan kepada 12 penerima sertifikat tanah, tapi laporan yang saya pegang yang diserahkan hari ini ada 10.038 sertifikat. Tolong sertifikatnya diangkat semuanya. Jangan diturunkan dulu akan saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10.038 betul?” ujar Presiden di Lapangan Rampal, Malang, Rabu.

Presiden pun mengungkapkan, “Saya ingin lihat betul bahwa rakyat sekarang sudah pegang sertifikat karena di seluruh Indonesia seharusnya rakyat yang harus pegang sertifikat ada 126 juta sertifikat bidang, tapi sampai tahun yang lalu yang bisa diberikan baru 46 juta.”

Kemudian, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa menargetkan pada 2017 minimal sudah ada 500.000 sertifikat tanah dibagikan khusus di Jatim.

“Kenapa sertifikat penting? Karena, setiap saya ke kabupaten dan kota, rakyat selalu mengeluh masalah sertifikat tanah antara rakyat dan pemerintah, rakyat dan perusahaan. Kenapa bisa sengketa? Karena, rakyat sudah menduduki lahan itu ada yang 34 tahun, 50 tahun, tapi tidak pegang apapun,” ungkap Presiden.

Masyarakat, menurut Presiden, pada umumnya hanya memegang letter C atau buku C Desa atau girik yang mengacu pada buku catatan resmi di kantor desa/kelurahan mengenai bidang tanah di kawasan itu.

Selain itu, Presiden juga mengatakan ada masyarakat yang hanya memiliki letter D atau surat Petok D yang hanya dianggap sebagai alat bukti pembayaran pajak tanah oleh pengguna tanah.

“Ada juga yang hanya pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum. Hati-hati akan terjadi sengketa. Di Jakarta ada satu bidang tanah, tapi yang mengaku pemilik ada tiga orang. Jadi, antartetangga, antarsaudara kita sendiri jadi berkelahi. Ini yang tidak kita inginkan,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofjan Djalil agar minimal pada 2017 ada 5 juta sertifikat baru yang dihasilkan di seluruh Indonesia, kemudian pada 2018 ada 7 juta sertifikat yang dihasilkan dan pada 2019 terdapat 9 juta sertifikat yang dikeluarkan.

“Caranya bagaimana? Terserah Pak Menteri, yang penting saya sudah perintah. Kalau sudah perintah pasti saya cek. Kita diberi amanat rakyat untuk bekerja. Menteri juga untuk bekerja. Bekerja dengan saya pasti ada targetnya. Tidak ada yang tidak ada targetnya, dan pasti saya hitung. Setuju?” demikian Presiden Jokowi, dan masyarakat pun serentak berteriak: “Setuju.”

Menteri ATR Sofyan Djalil mengemukakan bahwa di Jawat Timur diperkirakan ada 2,75 juta bidang tanah, tapi tanah yang bersertifikat baru 1,065 juta atau 39 persen.

“Sisa 61 persen perlu kita sertifikatkan. Untuk tahun ini sudah ada 412.000 sertifikat, selanjutnya paling sedikit setengah juta sertifikat bidang akan diselesaikan,” katanya.

Penyerahan 10.038 sertifikat tanah pada hari ini diwakilkan kepada 9.530 penerima yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Rincian masyarakat yang hadir adalah dari Kota Surabaya 1.250 orang, Mojokerto (150 orang), Kota Malang (550 orang), Pasuruan (219 orang), Kota Probolinggo (250 orang), Gresik (750 orang), Sidoarjo (450 orang), Mojokerto (700 orang), Jombang (700 orang) dan Bangkalan (156 orang).

Selanjutnya, Bojonegoro (650 orang), Tuban (400 orang), Lamongan (500 orang), Madiun (250 orang), Ngawi (150 orang), Magetan (150 orang), Ponorogo (100 orang), Kediri (250 orang), Nganjuk (300 orang), Tulungagung (250 orang), Blitar (600 orang orang), Kabupaten Malang (285 orang), Kabupaten Probolinggo (444 orang), kabupaten Pasuruan (350 orang), Jember (250 orang), Kabupaten Situbondo (100 orang), Bondowoso (100 orang), kota Batu (400 orang) serta kabupaten/kota lain dengan perwakilan 50 hingga 70 orang.

Sebanyak 12 orang yang mewakili para penerima sertifikat. Mereka berasal dari berbagai profesi, seperti buruh tani, karyawan swasta, ibu rumah tangga, petani hingga tukang parkir.

Sofyan Djalil menyatakan melalui sertifikat tanah, maka sudah ada Rp103 triliun hak tanggungan yang diterbitkan bank pada 2016 dengan menggunakan sertifikat lahan tersebut sebagai agunan, dan hingga Mei 2017 mencapai Rp43 triliun.

Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Malang M. Anton. (ant/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini