Kasus Suap Pilkada Bupati Garut, Begini Kronologinya

GARUT (suarakawan.com) – Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut dibekuk polisi. Keduanya diduga telah menerima suap dan gratifikasi untuk meloloskan salah satu pasangan calon.

Kasus bermula ketika DW, seorang tim sukses pasangan calon dari jalur perseorangan, meminta bantuan untuk meloloskan bakal calon Bupati Garut Soni Sundari-Udin Nurdin yang diusungnya.

“DW juga telah memberikan uang sebesar RP10 Juta rupiah kepada HHB selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Garut,” kata Kabid Humas Polda Jabar AKBP Hari Suprapto, Senin, 26 Februari 2018.

Tidak hanya DW yang diketahui memberikan uang Rp100 juta kepada AS selaku anggota KPUD Garut. Selain itu, sebuah mobil jenis Daihatsu Sigra putih bernopol Z 1784 DY juga diberikan sebagai hadiah untuk meloloskan salah satu pasangan calon dalam tahapan Pilkada Kabupaten Garut.

Kepolisian akhirnya mencium bau amis kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Bupati Garut tersebut. Pada Sabtu, 24 Februari 2018, Satgas Anti Money Politik Mabes Polri, Polda Jabar, dan Polres Garut bergerak.

Direktur Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar Kombes Pol Umar Fana menerangkan masih terus menyelidiki dan mendalami kasus dugaan suap dalam tahapan pilkada tersebut. Dia menyebut ada beberapa pihak lain yang diduga terlibat.

“Saat ini untuk alat bukti pengakuan berita acara pemeriksaan sudah terpenuhi, sekarang kita sedang umumkan alat bukti lain untuk meningkatkan tersangka lainnya,” kata dia.

Umar Surya Fana mengatakan dari pengakuan tersangka Didin, para komisioner KPU Garut dan semua anggota Panwaslu Garut, akan diberi uang masing-masing Rp150 juta jika mereka dapat meloloskan salah satu calon perseorangan tersebut.

”Namun, itu kan pengakuan DW, bisa saja kurang atau lebih dari angka itu. Oleh karena itu, hal ini akan dibuktikan dengan bukti transfer atau transaksi perbankan, buku tabungan, rekening koran, juga rekaman komunikasi telepon seluler,” katanya.

Tersangka DW sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

HHB dan AS melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.(mtv/rur)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kasus Suap Pilkada Bupati Garut, Begini Kronologinya"