Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Kasus Limbah B3, PT PRIA Berharap Gus Ipul Jadi Mediator

12 May 2017 // 20:01 // DAERAH, HEADLINE, PERISTIWA

20170512_102812

MOJOKERTO (suarakawan.com) – PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) Mojokerto menaruh harapan besar kepada Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk dapat membantu menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan di desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang diduga dilakukan oleh PT PRIA tersebut.

“Kedatangan Gus Ipul di desa Lakardowo dan PT PRIA ini, berkah luar biasa bagi kami,” kata Christine, Manajer Bussines Development PT PRIA kepada wartawan usai pertemuan dengan Gus Ipul di kantor PT PRIA, Jumat (12/5). Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim Bambang Sadono.

Pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan Gus Ipul ini dengan melakukan kunjungan ke Gus Ipul, untuk memberikan masukan atau laporan terkait bagaimana pengelolaan limbah B3. “Kita sangat senang jika Gus Ipul mau menjadi mediator, sehingga bisa menyelesaikan kasus limbah B3 ini,” ucapnya.

Secara terus terang, Christine mengaku sudah lama pengolahan limbah B3 yang dilakukan perusahaannya, mendapat penolakan dari warga Lakardowo. Berbagai isu pencemaran lingkungan dimunculkan, agar PT PRIA ditutup. Seperti, mencemari air dan udara yang membuat masyarakat terganggu kesehatannya.

“Ketika ada penolakan, kami tak bisa melakukan lebih, bagaimana ingin memberikan bantuan dan mencari penyakit gatal-gatalnya. Kami tak keberatan dilibatkan dalam proses pengobatan. Ada dua klinik yang bisa dimanfaatkan oleh dua desa untuk penyakit apapun,” jelasnya.

Soal penyakit gatal-gatal, Christine mengaku belum bisa melakukan penelitian. Kalau memang diizinkan, pihaknya bisa melakukan penelitian. Hanya saja, sekarang masih terjadi resistensi dari warga, sehingga pihaknya tidak bisa melakukan apapun, khususnya mengatasi penyakit gatal-gatal itu.

“Bahkan pencemaran air. Ketika kami melakukan penelitian, ada penolakan dari warga. Mestinya, untuk penelitian harus dilakukan bersamaan agar diketahui hasilnya, benar tidak pencemaran itu dilakukan oleh PRIA,” ungkapnya.

Pihaknya bersyukur jika kemudian ada pihak lain yang turut membantu air bersih. Namun, bantuan itu tidak bisa dilakukan atas nama PRIA. “Kewenangan itu ada di Pemerintah. Kalau sekarang PRIA memberikan bantuan air sangat tidak mungkin diterima oleh warga,” katanya.

Chistine juga menjelaskan kalau total 100 persen limbah yang masuk ke PRIA, maka arah ke manfaat hanya sebear 60 persen. Sisanya 40 persen ke pengelola. Manfaat itu berupa material menjadi produk. Misalnya, bottom us menjadi batako dan selat paper Ciwi menjadi kertas.

“Nah, sisanya 40 persen, sistemnya pengolahan. Jadi, pengolahan itu merubah sifat bukan bentuk. Seperti, limbah cair diolah menggunakan mesin menjadi air yang sudah memenuhi baku mutu untuk bisa dikeluarkan ke media lingkungan atau dimanfaatkan jadi produksi. Untuk pengolahan lain, sistemnya pemusnahan,” paparnya. (Bng/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini