Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

KASN Ungkap Daftar Harga Jabatan di Pemkab Klaten

images

JAKARTA (suarakawan.com) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan penelitian terhadap maraknya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Hasilnya, sebanyak 90 persen dari 29.113 jabatan diperkirakan telah dilelang di pasar kerja.

Pada kasus suap Bupati Klaten Sri Hartini, KASN menemukan daftar harga jabatan yang dilelang. Lengkap mulai dari eselon I hingga hanya staf tata usaha (TU) puskesmas. Berikut ini daftar harganya:

Eselon II (tergantung SKPD) = Rp 80 juta – Rp 400 juta
Eselon III = Rp 30 juta – Rp 80 juta
Eselon IV = Rp 10 juta – Rp 15 juta

Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Eselon II (Kepala Dinas) = Rp 400 juta
Eselon III (Sek dan Bidang) = Rp 100 juta – Rp 150 juta
Eselon IV (Subbag &Kasie) = Rp 25 juta
Kepala UPTD = Rp 50 juta – Rp 100 juta
TU UPTD = Rp 25 juta
Kepala Sekolah SD = Rp 75 juta – Rp 125 juta
TU Sekolah Dasar = Rp 30 juta
Kepala Sekolah SMP = Rp 80 juta – Rp 150 juta
Jabatan Fungsional Tertentu (Guru mutasi dalam kabupaten) = Rp 15 juta – Rp 60 juta

TU Puskesmas = Rp 5 juta – Rp 15 juta
Jabatan Tetap (Tidak mutasi) = Rp 10 juta – Rp 50 juta

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan KASN belum melaporkan temuannya ke KPK. Meski demikian, ia mengatakan lembaga antirasuah juga sudah mengantongi daftar harga lelang jabatan tersebut.

“Kalau soal data tentu kami sudah punya,” kata dia melalui pesan pendek, seperti ditulis Sabtu (7/1).

Febri mengatakan penanganan lelang jabatan yang diduga terjadi di banyak daerah membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi.

Oleh sebab itu, kata dia, peran institusi seperti Kementarian Dalam Negeri, KASN, atau Kementerian PAN RB sangat dibutuhkan untuk pembenahan aparat sipil negara. (tc/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini