Kadin Jatim Keluhkan Polemik Pelabuhan

Tidak ada komentar 5 views

Aktivitas Bongkar Muat di Dermaga Jamrud

SURABAYA-Polemik masalah Dermaga di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya antara Pelabuhan Jatim 1 dan Pelabuhan Indonesia 3 akhirnya berdampak pada perekonomian para pengusaha di Jawa Timur khususnya yang tergabung pada 7 asosiasi kepelabuhanan.

Menurut Dedy Sujahedy, wakil keta umum bidang organisasi dan keanggotaan Kadin jatim, meskipun tarik ulur undang-undang tentang kepelabuhanan ini tidak menghambat perputaran dunia usaha eksport dan import, namun para pengusaha mulai tertekan masalah ekonomi karena semakin hari tarif di pelabuhan semakin tinggi.

“Jadi begini, karena Pelindo tidak ada saingan maka tarifnya dinaikkan begitu saja. Toh saat ini pengelolah pelabuhankan cuma Pelindo 1, 2, 3 dan 4.” terang Dedy Sujahedy, Selasa (03/05).

Akibatnya, lanjut Dedy, para pengusaha ada yang menolak mengikuti aturan aturan yang dilakukan oleh Pelindo.

Oleh sebab itu, Dedy Sujahedy berharap  UU NO 17 TAHUN 2008 yang merupakan undang undang peralihan untuk mengisi kekosongan pelabuhan yang berkahir pada 7 mei 2011 mendatang, bisa diterapkan oleh Pelindo, diantarnya menyerahkan kembali aset aset negara.

Namun sejauh ini Kadin menilai, mendekati 7 Mei, Pelindo seolah olah tidak ada persiapan mengembalikan aset negara, tetapi justru berupaya mempertahan aset aset milik negara.

“Seharusnya saat inikan ada persiapan persiapan, tapi kenyataannya malah berbuat sesuatu yang cenderung memonopoli.” lanjut Dedy.

Sementara terkait dugaan dugaan monopli yang dilakukan oleh Pelindo, dalam waktu dekat Kadin Jatim dan DPRD tingkat 1 akan pergi ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi sejauh mana kewenangan PT Pelindo 3 yang ada di Surabaya, sebab sejauh ini Pelindo sepertinya sudah menyimpang dengan lahirnya semangat UU 17 Tahun 2008 tentang anti monopoli Pelabuhan.(bs/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kadin Jatim Keluhkan Polemik Pelabuhan"