Kabel PLN Bawah Laut Kian Khawatirkan APBS

Tidak ada komentar 7 views

SURABAYA – Bentangan kabel listrik bawah laut yang terpasang melintang di area lintasan pelayaran, beresiko terjadinya kecelakaan di perairan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Kapal yang berlayar melintas di jalur APBS bisa terjebak dalam lilitan kabel yang diduga penanamannya tidak sesuai prosedur tersebut. Dampak lain yang mengiringi adalah terganggunya pasokan listrik yang mengalir ke pulau Madura.

“Sudah jelas, alur itu (APBS, red) harus aman dan nyaman dari gangguan,” tandas Cpt. Erwin Rosmali, Rabu (20/4) siang.

Menurut Cpt Erwin, kawasan APBS merupakan area aman dari hambatan yang mengiringi di kedalamannya. Oleh karena itu, wilayah APBS seharusnya tidak menjadi penghambat lalu lintas pelayaran dari dan keluar pelabuhan.
“Prinsipnya, bagaimanapun juga APBS harus aman bagi keselamatan pelayaran, itu intinya. Tapi, bagaimanapun juga tetap harus ada solusi yang tidak semudah membalik telapak tangan,” ingat Erwin.

Kondisi ini ternyata memantik reaksi sejumlah perusahaan pelayaran yang merasa dirugikan atas tertanamnya kabel laut tersebut. Mereka berharap, ada jaminan dari pemerintah atas kenyamanan dan keamanan di lintasan APBS.

“Harusnya pemerintah bisa memberikan jaminan keamanan di APBS, bukan malah mendiamkan ?” cetus Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Bambang Harjo menanggapi terpisah atas rawannya kecelakaan pelayaran akibat keberadaan kabel bawah laut milik PT PLN.

Berdasarkan hasil survei ‘Side Scan Sonar’ yang dilakukan Administrator Pelabuhan Gresik dan Surabaya yang bekerja sama dengan INSA, ditemukan enam titik kabel yang tidak ditanam berdasarkan prosedur.

Survey selama dua hari sejak 25 – 26 Maret 2011 lalu itu menunjukkan kabel bawah laut milik PLN yang tidak ditanam sesuai prosedur adalah kabel sirkuit 2 di kedalaman air antara 21 – 24 meter dan terlihat sepanjang 345 meter.
“Padahal, kalau membaca izin prinsip yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut pada tanggal 24 April 1996, kabel harus ditanam 4,5 meter dari seabed,” jelas Bambang Harjo.

Sesuai dengan surat izin prinsip yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut. PT PLN bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi segala sesuatu yang merugikan akibat keberadaan kabel bawah air. Hal ini jelas melanggar Undang Undang 17/ 2008 pasal 1 poin 45 tentang Pelayaran.

Sementara, Deputi Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Jatim, Arkad Matulu menampik, jika penanaman kabel bawah laut menyalahi prosedur. Ia menegaskan, sangat tidak mungkin jika PLN melakukan penanaman kabel bawah laut tidak sesuai dengan prosedur teknisnya.

“Sebelum dilakukan pemasangan kabel laut, kami sudah melakukan survey secara cermat hingga proses penanaman juga sudah sesuai dengan spek teknisnya. Terkait adanya pendangkalan dalam kedalaman, itu di luar teknis,” tandas Arkad. (sp-sab./ara)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kabel PLN Bawah Laut Kian Khawatirkan APBS"