JPIK Usulkan Klausul Lembaga Independen Pemantau Kehutanan

suasana workshop

SURABAYA (suarakawan.com) – 20 LSM Lingkungan dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan(JPIK) melakukan Workshop masalah PP Menteri Kehutanan No 38/2009 tentang Sistem pengelolaan hutan produksi Hutan lestari (PHBL) dan Verifikasi legalitas kayu (VLK), Kamis (23/06).

Menurut Kang Jody, Juru Bicara JPIK, Worshop ini menekankan tentang promosi menjual kayu legal untuk menghindari praktek illegal loging selama ini. Dalam Permenhut tersebut, bagi individu maupun perusahaan wajib melakukan sertifikasi kayu yang akan dijual ke masyarakat.

“Kita berkumpul untuk mendesak revisi Permenhut 38/2009 dan memasukan klausul usulan tentang Lembaga Independen Pemantau Kehutanan,” katanya.

Jody menambahkan, Pemantauan Independen adalah kunci untuk memastikan kredibilitas kayu legal dan peran aktif masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan

Diketahui, Indonesia melakukan inisiatif mengatasi pembalakan liar (Illegal Loging) yang bertujuan untuk memastikan sumber-sumber kayu legal Indonesia yang produksinya akan diekspor ke luar negeri.(Jto/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *