Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Jokowi: Tak Ada Keharusan Full Day School

11 Aug 2017 // 05:14 // HEADLINE, PENDIDIKAN

jokowi-blitar_20150601_121754

JAKARTA (suarakawan.com) – Presiden Joko Widodo mengingatkan setiap sekolah tak diwajibkan untuk mengikuti aturan sekolah lima hari dan belajar delapan jam sehari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Full Day School. Ini disampaikan oleh Jokowi mengingat masih munculnya pro dan kontra dari aturan yang kini telah berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang awalnya merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017 tersebut.

“Gini jadi perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah ya, jadi tidak ada keharusan full day school,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8).

Menurut Jokowi, sekolah dibebaskan untuk mengikuti aturan atau tidak dikarenakan memang masih banyak sekolah yang tak menerimanya. Maka dari itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan membuat aturan itu menjadi fleksibel.

“Karena ada yang siap, ada yang belum, ada yang sudah bisa terima, ada yang belum, jadi kita harus tahu jika ada sekolah yang memang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung masyarakat ulama dan orangtua murid silakan diteruskan,” ujarnya.

Seperti diketahui, aturan Full Day School tertuang dalam Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter. Peraturan Presiden Pendidikan Karakter itu merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017, yang mengubah jadwal sekolah menjadi lima hari seminggu dan delapan jam per hari.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, akibat adanya pro dan kontra terkait aturan tersebut, maka sekolah tak harus menerapkan sekolah lima hari seminggu dan delapan jam per hari. Terpenting, setiap sekolah harus fokus dalam penguatan pendidikan karakter.

“Kata kuncinya fleksibilitas dalam penguatan pendidikan karakter ini bagi yang dimungkinkan lima hari silakan lima hari tapi bagi yang enam hari juga tentu karena pertimbangan situasi dan kondisi berbeda. Jadi poinnya bukan di lima atau enam hari dalam seminggu tapi bagaimana penguatan karakter itu,” kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7). (mer/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini