Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Isu PKI, Menteri Luhut: Jangan Jadikan Permainan Politik

20 Sep 2017 // 07:31 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

luhut

JAKARTA (suarakawan.com) – Publik tak perlu begitu membesar-besarkan isu mengenai komunisme, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Kewaspadaan memang diperlukan, tapi tak perlu hingga menimbulkan kehebohan luar biasa.

Demikian disampaikan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9). “(Komunisme dan PKI) diwaspadai oke, tapi jangan terlalu hebohlah, kayak mau perang dunia,” kata Luhut.

Menurut mantan Komandan Detasemen Gultor/Detasemen 81 tersebut, dirinya mengalami peristiwa Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI). Saat ini, ditegaskan Luhut, tak ada ruang untuk PKI kembali bangkit di Tanah Air.

Dicontohkan, Tiongkok yang merupakan negara berpaham komunis, tengah mengembangkan teknologi terkini sebagai solusi menghadapi perkembangan zaman. Era robotik dimulai di Tiongkok.

Menurutnya, Indonesia perlu mencermati kemajuan teknologi perangkat lunak. Misalnya, melakukan kajian rekayasa pangan. Hal ini yang disebut Luhut patut menjadi fokus pemerintah. “Sekarang kita fokus dulu saja ke masalah itu. Itu tidak akan selesai dalam lima tahun. Daripada tadi bicara soal G30S/ PKI,” tukas Menko Kemaritiman ini.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly berpandangan bahwa isu-isu komunisme dan PKI kerap dijadikan alat permainan politik. Setiap tahun, isu itu diembuskan.

Dia berharap masyarakat tidak terpancing menyikapinya. “Isu PKI itu mimpi di siang bolong. Untuk apa dibangkit-bangkitkan hantu yang sudah mati? Mana ada lagi yang dikatakan PKI,” kata Yasonna.

Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah regulasi yang melarang komunisme. Karenanya ditegaskan, komunisme dan PKI tidak sepatutnya ditakuti. “Jangan dibuat menjadi permainan politik jadi rakyat sudah capeklah. Mari bekerja yang lebih positif,” tegasnya.

Sekadar diketahui, payung hukum larangan yang dimaksud Yasonna yakni Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Kemudian, Undang-Undang 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Terdapat beberapa pihak tertentu yang dinilai Yasonna telah kehabisan isu. “Jadi kan kehabisan isu, jadi dieksploitasilah. Banyak kerjaan positif yang bisa kita kerjakan. Enggak usah susah-susah menciptakan yang tak jelas,” tukas Yasonna. (bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini