Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

IPI Dukung Pembubaran HTI

08 May 2017 // 21:00 // HEADLINE, RELIGI ISLAMI

20170508_165342

SURABAYA (suarakawan.com) – Keputusan Pemerintah membubarkan ormas Islam, Hizbut Tahrir Indonesia mendapat dukungan dari ormas atau lembaga Islam lainnya. Salah satunya adalah Ikatan Pesantren Indonesia (IPI).

“Selama kajian dan analisa pembubaran HTI menjadi jaminan keamanan masyarakat Indonesia, kami mendukung apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah,” kata Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, Zaini Ahmad kepada wartawan di Surabaya, Senin (9/5).

Pembubaran HTI diumumkan oleh Menkopolhukam, Wiranto di Jakarta, Senin (9/5). Salah satu dari lima poin yang menjadi dasar pembubaran HTI adalah kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Saya berharap agar HTI menghormati apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Patuhlah kepada Tuhanmu, Rasulmu dan pemerintah yang sah. Kenapa tidak dari dulu dan baru sekarang HTI dibubarkan, tentunya pemerintah sudah mempunyai pertimbangan yang matang,” tambahnya.

Menurutnya, HTI menganut sistem khilafah yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sebab, sistem khilafah itu sistem otoriter. Sudah terbukti sistem otoriter yang dipakai negara timur tengah tidak berdampak kenyamanan bagi masyarakat.

“Coba lihat apa yang terjadi di timur tengah yang sering berkecamuk. Jadi, hilafah tidak tepat diterapkan di Indonesia yang menginginkan kedamaian. Jika negara aman maka masyarakat dengan leluasa menjalankan ibadah,” ujarnya.

Satu hal lagi, Zaini Ahmad menyebut faham yang dianut sudah melenceng jauh dari Pancasila. Berarti HTI tidak mau sama Pancasila. “Kalau tidak mau mengakui Pancasila, sama saja tidak mau mengakui konstitusi,” tegasnya.

IPI sendiri, lanjutnya, tidak senang faham radikalisme. Dalam pengamatannya, sekarang sudah banyak ponpes dari 28.600 ponpes di Indonesia yang kemasukan faham itu. “Tidak semua, tapi ada,” ucapnya tanpa menyebut pondok pesantren mana yang sudah kemasukan faham radikalisme.

Meski demikian, pengasuh Ponpes Al Ikhlas, Pasuruan ini meminta ormas yang lain tidak boleh menjelekkan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. IPI juga tidak akan melakukan tindakan sweeping jika masih ada HTI di daerah, termasuk HTI Jatim yang tetap beraktifitas.

“Tidak ada kata yang namanya sweeping. Kita serahkan semua kepada pemerintah,” katanya seraya menambahkan akan membahas pembubaran HTI dalam Rakernas IPI di Jakarta, 19-20 Mei mendatang. (Bng/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini