Ijin Impor Garam Kadaluarsa, Disperindag Harus Tanggung Jawab

SURABAYA (suarakawan.com) – Masuknya garam impor sebanyak 58 ribu ton ke Jawa Timur menjadi sorotan Komisi B DPRD Jatim, karena ijin impornya sudah kadaluarsa per bulan september 2011. Masuknya garam impor ini tidak sejajar dengan kebijakan Gubernur Jatim, Soekarwo sebelumnya yang secara tegas melarang dan memastikan garam impor tidak masuk ke Jatim.

“Dengan masuknya dan beredarnya garam impor di Jatim tersebut akan merugikan petani garam khususnya di Madura, karena harganya anjlok, dan sedikit terserap. Disperindag Jatim harus tanggung jawab sebagai pengawas impor,” ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim, Freedy Poernomo di DPRD Jatim, Kamis (01/03).

Dari 58 ribu ton, pemerintah masih akan impor garam 8 ribu ton, sehingga totalnya 66 ribu ton. Selama ini kebutuhan garam di Jatim mencapai 20 ribu ton, dan saat ini stok garam di Madura masih menumpuk dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan garam .

“Meskipun pemerintah berdalih untuk memenuhi kebutuhan industri, garam impor tetap berpotensi beredar di masyarakat. Sementara garam di Madura masih menumpuk. Maka ini harus diantisipasi, baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi,” tegasnya.

Menurut Ketua Banleg DPRD Jatim ini, kondisi akan diperparah dengan terbitnya ijin impor kembali pada akhir februari 2012 sebanyak 538 ribu ton. Sementara pada musim kemarau yang diperkirakan jatuh pada Agustus 2012, petani garam akan panen raya garam.

“Pemerintah harus bijak dalam menerbitkan ijin impor, harus ada batas limitsnya. Untuk tahun 2011 kemarin, ijin impor mulai Maret sampai Agustus. Diatas Agustus petani garam memasuki panen raya. Seharusnya dengan pergantian tahun, ijinnya dicabut, karena akan ada ijin lagi,” tegasnya.

Petani garam akan rugi besar, jika garam impor tidak terserap banyak oleh industri-industri menjelang panen pada Agustus 2012Sebaliknya jika stok garam lokal menumpuk dan tidak terserap di masarakat, maka harga garam akan dijual jauh dari harga standar pemerintah. Untuk harga standar pemerintah ditetapkan 500 rupiah per kilogram untuk kualitas 2, dan 700 rupiah per kilogram untuk kualitas 1.

“Saya dengar saat ini petani garam sudah antisipasi dengan menumpuknya garam. Mereka bahkan menjual garamnya ke tengkulak, atau industri seharga Rp 2.300 per kilogram,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi harga garam lokal anjlok, dan merugikan petani garam, pemerintah harus secara tegas menstop sisa impor garam sebanyak 8 ribu ton, dan mencabut ijin impor untuk 2012, jika impornya melebihi 4 bulan yakni Agustus. Pemerintah juga harus mendata stok garam di daerah-daerah. (aca/jto)

 

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Ijin Impor Garam Kadaluarsa, Disperindag Harus Tanggung Jawab"