ICW Desak Pemerintah Berlakukan BPJS

buruh

JAKARTA (suarakawan.com) – Pemerintah dan DPR RI harus segera mensahkan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menjadi undang-undang.

Hal ini diungkapkan Sabeth Abilawa, Dompet Dhuafa dalam rilisnya kepada suarakawan.com, Kamis pagi (21/07), RUU ini penting untuk menjamin tercapai kesejahteraan rakyat terutama dari kelompok miskin.

“Mereka membutuhkan jaminan kesehatan, pensiun, dan kerja dalam menghadapi berbagai resiko kehidupan,” katanya.

Sabeth melanjutkan, BPJS (Badan Penjamin Jaminan Sosial) tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko sehingga mereka benar-benar dapat menikmati hidup lebih baik dan lebih sejahtera sebagaimana tujuan pembentukan NKRI (Negara Republik Indonesia).

Sementara itu, Febri Hendri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan permintaan pemerintah agar empat BUMN membutuhkan transformasi waktu dalam 10 atau 20 tahun kedepan juga tidak beralasan.

Empat BUMN ini,lanjutnya,  seharusnya bisa menyesuaikan langgam kerja mereka sesuai dengan amanat RUU BPJS karena pada prinsipnya amanah kerja yang sama ketika berstatus BUMN. Tidak butuh waktu yang cukup lama untuk transformasi tersebut.

“Justru semakin lama transformasi akan menyebabkan “penyakit” BUMN dan mafia yang melingkupinya kembali akan menancapkan kukunya pada badan baru ini,” urainya

Diketahui, bahwa BUMN selama ini telah menjadi sapi perah kepentingan politik dan bisnis. BUMN seringkali menjadi sumber dana politik, sarang korupsi dan sumber keuntungan kelompok bisnis tertentu.

“Berbagai kasus korupsi dan skandal keuangan menunjukkan bagaimana hal tersebut terjadi,” tambah Febri.

Oleh karena itu, inilah saatnya pemerintah mengembalikan tujuan akhir pembentukan BUMN yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui transformasi menjadi dua BPJS. (Jto/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *