Hadi Antikorupsi Sedunia, Ini Harapan KPK

ilustrasi korupsi

JAKARTA (suarakawan.com) – ?Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) diperingati setiap 9 Desember. Dalam peringatan tahun ini, ?Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong seluruh elemen masyarakat berperan aktif memberantas korupsi. Dengan tema “Bergerak Bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”, KPK menyadari pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa. Untuk itu pemberantasan korupsi di Indonesia sangat tergantung dari komitmen pemerintah, DPR, penegak hukum, lembaga negara dan masyarakat.
?
“Kami harap, dengan peringatan Hari Antikorupsi yang disepakati pada 9 Desember 2003 melalui Konvensi PBB melawan korupsi, dapat menjadi pengingat bagi semua pihak agar terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi atau setidaknya tidak ikut melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (11/12).

Selain itu, Febri menyatakan, seluruh elemen bangsa perlu memahami pemberantasan korupsi? bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap pelaku korupsi diharapkan tidak memberikan ruang pada koruptor. “Atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi menjadi keniscayaan. Pengangkatan pegawai dan pejabat yang memperhatikan rekam jejak juga patut dicermati,” katanya.
?
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini dipusatkan di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin (11/12) dan Selasa (12/12). Dalam peringatan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga akan digelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2017. “Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat, sejak 2006, KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK). Acara yang dihadiri para petinggi negara ini berisi paparan tentang upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara,” katanya.

KNPK 2017 ini akan mengawali rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia dengan tema ‘Komitmen Nasional dalam Menindaklanjuti Hasil Review Implementasi Konvensi PBB Anti-Korupsi’. Menurut Febri, tema ini dipilih sebagai upaya mengevaluasi implementasi konvensi antikorupsi PBB di Indonesia. “Pemilihan tema ini dilakukan untuk menengok kembali perkembangan implementasi konvensi antikorupsi PBB (UNCAC) di Indonesia,” katanya.

Selain itu, di lokasi yang sama juga akan digelar konferensi internasional Integritas Bisnis ke-2. Konferensi ini berupaya menjawab tantangan besar akan tingginya jumlah pelaku korupsi dari sektor swasta. Berdasarkan statistik kasus tindak pidana korupsi KPK hingga Juni 2017, pelaku dari dunia usaha berada pada posisi pertama yakni sebanyak 170 orang. Inilah mengapa KPK menempatkan upaya pemberantasan korupsi di sektor ini sebagai salah satu prioritas kerja dalam roadmap KPK (2011-2023). “Dalam konferensi ini, KPK mengundang berbagai narasumber dan ahli-ahli hukum dari dalam dan luar negeri. Salah satu yang akan dibahas adalah panduan pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi sesuai Pasal 4 Peraturan MA Tahun 2016,” tuturnya.

Tak hanya itu, dalam peringatan Hakordia tahun 2017, KPK juga menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Gratifikasi (Rakornas Pengendalian Gratifikasi). Rakornas ini menjadi ajang pertemuan para pengelola unit pengendalian gratifikasi untuk saling berbagi cerita dan inovasi serta upaya membangkitkan inspirasi dan semangat dalam mengelola dan mengendalikan peristiwa gratifikasi.

Terdapat 200 pengelola UPG yang akan diundang untuk berpartisipasi sebagai perwakilan yang aktif bersinergi dengan KPK dalam upaya pengendalian gratifikasi. Rangkaian kegiatan rapat koordinasi ini antara lain adalah saling berbagi pengalaman, diskusi publik dengan tokoh inspiratif, dan pemberian penghargaan bagi institusi dengan unit pengelola gratifikasi yang dianggap baik,” jelasnya.

Febri menambahkan, pada Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini, Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK akan mengadakan kegiatan edukasi dan ujicoba implementasi aplikasi elektronik pelaporan harta, atau disingkat sebagai e-LHKPN. Aplikasi ini akan menggantikan sistem pelaporan manual. Aplikasi baru ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan harta kekayaan. Ssalah satunya meningkatkan peran institusi agar menjadi lebih aktif dalam pengelolaan laporan harta

“Uji coba implementasi e-LHKPN ini akan diikuti oleh sejumlah instansi seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahkamah Agung, PT Pertamina, Perusahaan Gas Negara, Perusahaan Listrik Negara, Pelayaran Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia,” paparnya.

Selain itu, Pusat Edukasi Antikorupsi (Anticorruption Learning Center) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK bekerja sama dengan Forum Taman Bacaan Mandiri (TBM), mengajak para pengelola taman bacaan dan pegiat literasi untuk berbagi inspirasi dalam kegiatan bertajuk Taman Literasi Integritas, atau disingkat menjadi Tali Integritas. Melalui tema “Urgensi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi” bakal digelar diskusi Publik Integritas Kampus akan mengangkat upaya pendidikan tinggi mengimplementasi pendidikan antikorupsi, dengan mengangkat contoh Universitas Paramadina. Sedangkan tema ‘Inovasi Kampus dalam Pendidikan Anti Korupsi’ akan memaparkan inovasi-inovasi antikorupsi di kampus.

“Dalam perayaan Hari Antikorupsi Sedunia 2017, SPAK mengusung program inspiratif berbagi melalui seminar bertajuk ‘Jadilah Inspirasi! Mari bangun budaya antikorupsi!’ Seminar akan membicarakan tentang filosofis dan konsep dasar gerakan SPAK, selain juga menyebarluaskan semangat, menumbuhkan keberanian individu dan semangat kolaborasi antikorupsi di masyarakat,” katanya. (bs/rur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *