Gubernur Tolak Bahas Raperda BUMD

Tidak ada komentar 4 views

SURABAYA (suarakawan.com) – Kengototan DPRD Jatim untuk membahas Raperda Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim terancam terpental.Karena Gubernur Jatim, Soekarwo,meminta Komisi C selaku inisiator dan pembahas Raperda BUMD untuk mempending pembahasannya dulu.

Soerkarwo mengatakan, hingga saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur larangan pelayan publik rangkap jabatan di perusahaan milik pemerintah. Sehingga Raperda tentang BUMD tidak ada acuan untuk membuat draf Raperda. “Raperda BUMN tersebut sudah masuk prolegnas DPR RI, tapi belum disahkan,” paparnya usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (16/02).

Menurut gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini, jika berkaca dengan Raperda Pelayanan Publik, yang mendahului pengesahan, padahal belum ada undang-undang, DPRD akhirnya melakukan revisi Raperda. Begitu juga halnya dengan Raperda BUMD, dikhawatirkan akan ada revisi draf karena tidak sinergi dengan undang-undang.

“Raperda Pelayanan Publik itu kan mengkritisi dirinya sendiri(Jatim), sehingga wajar mendahului undang-undang. Sementara Raperda BUMD bersifat privat, yakni mengatur seseorang. Sehingga perlu ada pijakan regulasinya,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Ketika ditanya apakah perlu dilakukan paripurna pembatalan pembahasan, Pakde menyerahkan sepenuhnya ke DPRD karena dirinya tidak memahami tata tertib dewan.Pakde Karwo mendesak DPRD untuk berkonsultasi ke Kemendagri, jika raperda tersebut dipaksa dibahas.

“Kita tidak paham tatib DPRD kalau dibatalkan pembahasan. Kalau ngotot dibahas, tanya aja ke Kemendagri,” tuturnya.

Penolakan tersebut sejalan dengan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Sugiri Sancoko. “Kita khawatir ada perombakan kemudian hari, jika raperda tersebut dipaksakan karena tidak ada pijakannya. Otomatis akan memakan biaya banyak,”ujarnya. (aca/jto)

 

keterangan foto : Gubernur Jatim saat di DPRD Jatim

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Gubernur Tolak Bahas Raperda BUMD"