Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Gubernur Anies Baswedan Didemo Terkait Pidato Pribumi

23 Oct 2017 // 18:11 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

51cfa6d3-62a5-40c7-9479-0fb9088632b6_169

JAKARTA (suarakawan.com) – Gabungan Masyarakat Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta. Aksi ini digelar untuk menyampaikan tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait pidato politiknya usai dilantik di Istana Negara Senin (16/10) lalu.

Saat menyampaikan pidato politik di depan warga Jakarta yang mengahadiri Pesat Rakyat, Anies menyebut istilah Pribumi. Ucapan Anies itu banyak menuai protes masyarakat karena dinilai telah melanggar Instruksi Presiden era Habibie yang menentang penggunaan istilah pribumi.

Massa yang melakukan demonstrasi pun menganggap Anies telah melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Berdasarkan pantauan, puluhan massa itu menggelar demo sejak siang, dan hingga saat ini masih melakukan aksi. Mereka pun dalam aksinya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan berbagai lagu daerah lainnya.

Mereka juga meminta agar Anies mau menemui mereka dan meminta maaf secara langsung.

Koordinator Aksi, Andreas Rehiyari mengatakan, tak mau berkompromi dengan istilah yang digunakan Anies. Dia pun menuntut permintaan maaf serta polisi mengusut diskriminasi itu secepat mungkin.

“Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? WNI. Jadi tidak ada lagi pribumi. Tidak ada lagi nonpribumi. Siapa kita? WNI,” kata Andreas di depan Balai Kota, Jakarta, Senin (23/10).

Lebih lanjut kata Andreas, penduduk Indonesia itu tidak bisa digolong-golongkan menurut ras, etnis, dan asal mereka. Sehingga penggunaan ‘pribumi’ dan ‘nonpribumi’ sangat tidak tepat.

Dia pun menyebut akan mengawal proses hukum atas pelanggaran yang dilakukan mantan menteri pendidikandan kebudayaan itu.

“Kami akan melakukan pengawalan pada proses hukum yang lebih lanjut. Ini pelanggaran hukum. Ini dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anies Baswedan,” kata dia. (cnn/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini